Berita

Politik

Menteri dari Parpol Bisa Menjadi Penyeimbang Kekuatan KMP

SENIN, 20 OKTOBER 2014 | 15:17 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai yang tergabung Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai parlemen dengan memenangkan pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Dominasi KMP ini bukan tidak mungkin bisa menghambat jalannya Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Karena itu, dibutuhkan menteri yang berasal dari Parpol. Bahkan, Jokowi harus harus memprioritaskan peran partai politik dalam kabinet yang akan membantunya di pemerintahan nanti untuk menjadi penyeimbang parlemen yang dikuasai KMP.

"Peran parpol itu sangat realistis dalam kabinet Jokowi. Hal tersebut, bisa membuka komunikasi politik antar eksekutif dengan legislatif," ujar pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (20/10).


Menurutnya, pembantu presiden nantinya harus mampu melakukan komunikasi politik dan memiliki skill sesuai kementerian yang digelutinya. "Komunikasi politik itu persyaratan wajib, dan keduanya harus mempunyai skill di kementerian yang dipimpinnya," tandasnya.

Dengan dominasi KMP yang ada di parlemen, imbuh Zaki, menteri dari Parpol, harus bisa menjamin partainya bisa mendukung Jokowi di pemerintahan. "Harus, bisa menggaransi partainya untuk mendukung program Jokowi di parlemen," demikian Zaki Mubarak. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya