Partai yang tergabung Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai parlemen dengan memenangkan pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Dominasi KMP ini bukan tidak mungkin bisa menghambat jalannya Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Karena itu, dibutuhkan menteri yang berasal dari Parpol. Bahkan, Jokowi harus harus memprioritaskan peran partai politik dalam kabinet yang akan membantunya di pemerintahan nanti untuk menjadi penyeimbang parlemen yang dikuasai KMP.
"Peran parpol itu sangat realistis dalam kabinet Jokowi. Hal tersebut, bisa membuka komunikasi politik antar eksekutif dengan legislatif," ujar pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (20/10).
Menurutnya, pembantu presiden nantinya harus mampu melakukan komunikasi politik dan memiliki
skill sesuai kementerian yang digelutinya. "Komunikasi politik itu persyaratan wajib, dan keduanya harus mempunyai skill di kementerian yang dipimpinnya," tandasnya.
Dengan dominasi KMP yang ada di parlemen, imbuh Zaki, menteri dari Parpol, harus bisa menjamin partainya bisa mendukung Jokowi di pemerintahan. "Harus, bisa menggaransi partainya untuk mendukung program Jokowi di parlemen," demikian Zaki Mubarak.
[zul]
