Berita

jokowi/net

Politik

Jokowi Bukan Petugas Partai, Jangan Tampung Antek Neolib dalam Kabinet

MINGGU, 19 OKTOBER 2014 | 14:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Besok, dalam hari yang bersejarah untuk rakyat Indonesia, presiden terpilih Joko Widodo yang dilantik, bukan lagi "petugas partai" yang seperti pernah diutarakan Megawati Soekarnoputri selaku bosnya di PDI Perjuangan.

"Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK pada dasarnya  pelantikan yang dilakukan rakyat untuk mereka memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan," kata relawan Jokowi-JK dan aktivis 98 Jawa Tengah, Muhamad Khabib, dalam pesan elektronik kepada redaksi, Minggu (19/10).

Jokowi sekarang bukan lagi petugas partai, petugas ormas, atau petugas apapun itu namanya. Jokowi adalah "petugas rakyat", salah satu anak bangsa yang diberi tugas oleh rakyat dan bersama-sama rakyat untuk mengatur, mengelola dan menyejahterakan seluruh elemen bangsa ini tanpa terkecuali. Rakyat melalui tangan panjang para relawannya, akan terus mengawal Jokowi-JK sampai lima tahun ke depan, sesuai aturan main yang disepakati dalam UUD.


Untuk itu, lanjut dia, para relawan yang notabenenya adalah rakyat, berharap penuh kepada mereka berdua agar memegang amanah, harapan dan kehendak rakyat secara benar dan konsisten. Kosep dasar bagaimana menjalankan amanah rakyat secara benar dan konsisten telah dirumuskan oleh the founding fathers, yakni berupa Tri Sakti "berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya".

"Jika konsep itu semua dijalankan, maka kami meyakini tidak akan terjadi yang namanya mafia migas, mafia pangan, korupsi, budaya konsumerisme,  pelanggaran kedaulatan," tambahnya.

Para relawan mendesak Jokowi sebagai "petugas rakyat" mampu merekrut para pembantunya di kabinet dengan memperhatikan track record,  komitmen dan loyalitas pada konsep Tri Sakti. Jokowi harus mewaspadai mereka para antek ideologi neoliberal.

Kekhawatiran para relawan dan aktivis akhir-akhir ini memang terjadi, karena kuatnya rumor bahwa sosok tokoh neoliberal akan masuk di jajaran kabinet Jokowi-JK, sebut saja Sri Mulyani, Kuntoro Mangkusubroto dan Chatib Basri. Para aktivis dan relawan merasa resah akan hadirnya sosok neoliberal tersebut. Karena terbukti Para aktivis & relawan merasa resah akan hadirnya sosok neoliberal tersebut. Karena terbukti ebijakan-kebijakan neoliberal telah menjerumuskan bangsa Indonesia menjadi bangsa salah arah, kepentingan dan keberpihakan negara kepada rakyat telah dipangkas antek antek neoliberal.

"Dan yang pasti bahwa aliran neoliberal ini sangat bertentangan dengan ajaran dan semangat Tri Sakti," tegas Khabib.[ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya