Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) Republik Indonesia meluncurkan Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2013 (Kamis, 16/10).
Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2013 memuat data-data pencapaian pembangunan Indonesia sampai tahun 2013 dalam upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang ditargetkan untuk dicapai pada 2015.
Sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Indonesia adalah salah satu dari 192 negara yang sepakat untuk bersama berusaha mencapai delapan tujuan pada tahun 2015 yang dikenal sebagai MDGs. Delapan tujuan yang dimaksud adalah: (i) menghapuskan kemiskinan yang ekstrim dan kelaparan; (ii) memenuhi kebutuhan pendidikan dasar; (iii) mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (iv) mengurangi angka kematian anak; (v) meningkatan kualitas kesehatan ibu; (vi) memberantas HIV/AIDS, malaria, dan beragam penyakit lainnya; (vii) menjamin keberlanjutan lingkungan hidup; dan (viii) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Wakil Menteri Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas RI, Lukita Dinarsyah Tuwo, yang meresmikan peluncuran buku laporan tersebut memaparkan bahwa sejak tahun 2004 secara reguler Indonesia menyusun laporan pencapaian MDGs nasional untuk melihat perkembangan kemajuan pencapaian indikator, tantangan, kebijakan, dan upaya percepatan.
Pencapaian sasaran MDGs tahun 2013 menunjukkan bahwa dari 63 indikator MDGs yang tersebar dalam 8 goals, 13 indikator telah dapat dicapai sebelum tahun 2015, sebanyak 35 indikator diperkirakan akan dapat dicapai pada akhir tahun 2015 dan sebanyak 15 indikator masih memerlukan kerja keras untuk dapat tercapai.
Ia juga menambahkan bahwa dikaitkan dengan akhir masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II, Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013 dapat menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja dan sekaligus mengambil langkah-langkah yang strategis baik di pusat maupun di daerah dengan berfokus pada indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras agar tercapai.
"Pemerintah juga berupaya untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data, monitoring dan evaluasi dengan meluncurkan Data Indikator MDGs Kabupaten dan Kota 2011-2013 yang berisikan 34 indikator MDGs yang bersumber dari Susenas dan Sakernas," jelasnya.
Sekretaris Eksekutif Sekretariat MDGs Nasional, Arum Atmawikarta, menjelaskan peran Sekretariat MDGs Nasional dalam upaya percepatan pencapaian MDGs. Yaitu, memfasilitasi upaya-upaya percepatan pencapaian MDGs antara lain melalui pembuatan Panduan Pemantauan dan Evaluasi Peta Jalan Nasional Percepatan Pencapaian Tujuan Milenium dan pendampingan bagi provinsi dan kabupaten/kota dalam membuat Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs. Sampai sekarang sudah terdapat 33 provinsi dan 79 kabupaten/kota yang telah memiliki Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian MDGs.
Sedangkan Wakil Menteri PPN kembali menegaskan pula bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai seluruh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) pada akhir tahun 2015 sehingga dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, organisasi profesi, swasta, masyarakat sipil, mitra internasional, dan media yang didukung oleh partisipasi masyarakat.
[ald]
