Romy Cs Ngebet Masuk Pemerintahan Jokowi Sudah Jadi Obrolan Warung Kopi

Kubu Romahurmuziy tidak perlu lagi memberikan sinyal bakal bergabung dan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Karena semua juga sudah tahu apa keinginan Romy Cs sebenarnya di balik pelaksanaan Muktamar di Surabaya.

"Itu bukan hanya sinyal. Itu sudah jadi obrolan bahkan sampai warung kopi. Bukan hanya elit yang tahu. Dari awal mereka memang ingin masuk pemerintahan sehingga menutup mata dengan aturan organisasi," ucap Wakil Sekjen DPP PPP, Akhmad Gojali Harahap, kepada RMOL (Kamis, 16/10).

Dia menjelaskan, PPP bergabung dalam Koalisi Merah Putih berdasarkan Rapat Pimpinan Nasional. Makanya, kalau ingin mengubah arah dan haluan politik partai harus lewat Muktamar.

Karena, Gojali mengungkapkan, sebenarnya tidak haram kalau bergabung dengan partai koalisi pemerintahan Jokowi. Tapi harus melalui mekanisme yang sah. "Mereka memang lewat Muktamar, tapi melanggar aturan partai," ungkapnya.

Misalnya, Romy Cs melanggar AD/ART hingga keputusan Mahkamah Partai dan Majelis Syariah yang dipimpin ulama kharismatik PPP, KH Maimoen Zubair.

"Masak 'ngebet' jadi Menteri aja pakai bikin Muktamar, sungguh keterlaluan kebodohan ini. Sumber daya partai dikerahkan hanya untuk menyokong popularitas perorangan untuk jadi Menterinya Jokowi. Kalau tidak segera membubarkan diri mereka akan kualat, karena telah mendzalimi ulama, kader dan umat Islam," tegasnya.

Meski begitu, Gojali menambahkan, keinginan untuk bergabung dalam pemerintahan tidak hanya berasal dari pihak Romy. Bahkan dia menengarai kelompok Jokowi yang memang membutuhkan dukungan partai tambahan mengintervensi. "(Intervensi) pasti ada," singkat Gozali. [zul]