Berita

akhmad gozali harahap

Wasekjen PPP: Muktamar Berdasarkan Tipu Muslihat Melahirkan Ketua Umum Abal-abal

KAMIS, 16 OKTOBER 2014 | 17:46 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pelaksanaan Muktamar VIII di Surabaya sejak kemarin yang dimotori Romahurmuziy dan Emron Pangkapi menabrak sejumlah aturan organisasi partai.

Bahkan, mereka tidak mengindahkan seruan dari Ketua Majelis Syariah Maimoen Zubair. (Baca: KH Maimoen Zubair: Muktamar Tidak Sah, Romy Batal Jadi Ketum PPP)

"Siapapun tahu PPP sebagai partai ulama yang istiqomah berazaskan Islam. Tentu menjunjung tinggi nilai, aturan dan tawadlu' terhada ulama. Fatwa Ulama, Mbah Maimoen Zubair dan keputusan Mahkamah Partai harus dijunjung tinggi, bukan diplintir mewakili kepentingan perorangan," ujar Wakil Sekjen DPP PPP Akhmad Gojali Harahap kepada RMOL petang ini (Kamis, 16/10).


Karena itu, Muktamar yang digelar di Hotel Empire Palace Surabaya itu sebenarnya bukan Muktamar. "Ini adalah tipu muslihat yang memperdayai ulama dan kader partai," tegasnya.

Buktinya,  tidak ada ulama yang datang, apalagi tokoh-tokoh. Menurutnya, yang datang juga kebanyakan kelompok 'abal-abal' sehingga Muktamar Surabaya dikategorikan sebagai Muktamar 'abal-abal' yang pada gilirannya akan melahirkan Ketua Umum'abal-abal'.

"Maka, pantaslah kalau cara-cara mereka ini disamakan seperti gangster," imbuhnya.

Yaitu, kelompok yang mengejar kepentingan pribadi-pribadi dengan cara memaksa, intimidasi dan teror kepada Pimpinan DPC.

"Makanya, yang tidak hadir di Surabaya akan dipecat, dan DPC ketakutan. Mereka juga menabrak aturan, keputusan Mahkamah Partai dan Fatwa Ulama (Ketua Majelis Syariah)," demikian Gojali. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya