Berita

suryadharma ali/net

Politik

Suryadharma Ali Tolak Dilengserkan dari Ketum PPP

RABU, 10 SEPTEMBER 2014 | 09:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Suryadharma Ali dengan tegas menolak dipecat dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Suryadharma tidak menerima pemecatan tersebut, karena, ketua umum dipilih melalui Muktamar, maka pemberhentiannya juga harus melalui forum Muktamar.

Mantan Menteri Agama RI ini juga menegaskan bahwa dirinya tidak rela melepas jabatan sebelum Muktamar VIII Oktober 2014 digelar. Pasalnya, hal tersebut hanya akan memperburuk konflik internal yang tengah melanda PPP saat ini.


"Berhenti di tengah jalan tidak akan menyelesaikan masalah, pada akhirnya hanya ada penyelesaian parsial, tidak menyeluruh," ujarnya, sambil mengatakan masih banyak pengurus dan kader partai yang mendukungnya.

Suryadharma Ali secara tiba-tiba walk out saat pelaksanaan Rapat Pimpinan Harian DPP PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu dini hari (10/9).

Dalam rapat itu seperti dikutip dari JPNN, DPP PPP memutuskan Suryadharma Ali selaku Ketua Umum DPP PPP terbukti melanggar peraturan partai. Pada saat itu juga, Sekretaris Jendral DPP PPP, M Romahurmuzy yang membacakan putusan rapat, memberhentikan Suryadharma Ali dari jabatan ketua umum partai.

Untuk sementara, tugas ketua umum dibebankan kepada Wakil Ketua DPP PPP, Emron Pangkapi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt).

Sebelumnya, KPK menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kemenag sebagai Menteri Agama RI. [rus]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya