Berita

Baru Bentuk Tim Transisi Saja Jokowi Tidak Becus

RABU, 13 AGUSTUS 2014 | 16:32 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.  Komitmen Joko Widodo untuk membangun pemerintahan yang bersih dan profesional dipertanyakan. Karena baru membentuk Tim Transisi saja, Jokowi sudah merekrut orang yang bersentuhan dengan perkara besar.

"Di dalam Tim Transisi ada yang pernah dimintai keterangan dalam kasus surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus ini sangat mencolok, karena merugikan negara triliunan rupiah," jelas pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara (Rabu, 13/8).

Yang dimaksud Igor adalah Rini M. Soemarmo, Kepala Staf Kantor Transisi yang sebelumnya pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.


Lebih jauh dalam amatan Igor, Tim Transisi juga berisikan orang-orang yang belum mumpuni dalam berpolitik. Misalnya, Anies Baswedan yang karirnya selama ini hanya berkutat pada dunia akademik. Sementara Akbar Faizal diketahui kerap berpindah-pindah partai. Sebelum di Nasdem, dia pernah di Hanura dan Partai Demokrat. "Hal ini menandakan inkonsistensi berpolitik," tegasnya.

Karena itu dia menyarankan, kalau mau selamatm Jokowi jangan mengangkat anggota Tim Transisi itu menjadi menteri.  Karena kabinet ideal adalah yang memiliki kemampuan memimpin. Selain itu, jangan sampai ada yang memiliki beban masa lalu.

"Kabinet Jokowi bukanlah orang yang hanya pandai berteori dan beretorika, tapi yang mampu membawa bangsa ini menjadi lebih baik," tandasnya.

Lebih jauh dia mengungkapkan, Jokowi mencermati hasil rekap KPU kemarin, dimana selisih suara dengan Prabowo-Hatta hanya delapan juta. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan Jokowi memperbaiki bangsa ini.

"Kalau Jokowi salah merekrut orang, maka delapan juta, atau bahkan lebih, akan kecewa. Bila ditambahkan dengan pemilih Prabowo dan Hatta, maka artinya lebih dari 50 persen pemilih pada pilpres menyesal memilih Jokowi," tandasnya.

Selain itu, dia juga mencermati polemik Tim Transisi yang tidak melibatkan partai pendukung Jokowi-JK. "Jika Jokowi salah dalam mengambil kebijakan dalam menentukan pembantunya di pemerintahan, maka pemerintahannya belum tentu berhasil hingga satu periode," pungkas dia. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya