Bawaslu Serahkan Penuh Kasus Babinsa ke Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku siap mengambil alih proses hukum terhadap anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang diduga ikut memengaruhi pilihan politik warga di Pilpres 9 Juli nanti.

"Babinsa kalau ada penyimpangan itu tanggung jawab saya," ujarnya di Base Ops Lapangan Udara Halim, Jakarta Timur, Minggu (8/6).

Moeldoko membeberkan, pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menghubunginya dan menyerahkan penanganan isu tersebut sepenuhnya kepada institusi TNI. Dari hasil penelusuran Bawaslu, ternyata tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh jajarannya di Babinsa.

Dengan diambil alihnya kasus ini, Moeldoko berharap tidak ada lagi isu yang berkembang. Namun diakuinya memang anggota Babinsa itu melaksanakan tugas komunikasi sosial pada waktu yang tidak tepat karena bersamaan jadwal kampanye Pilpres.

"Babinsa yang lakukan komunikasi sosial tidak pas timingnya, itu yang kami koreksi," sebutnya.[wid]