Berita

net

Hukum

Ruangan Menteri Dalam Negeri Pun Digeledah KPK

RABU, 23 APRIL 2014 | 15:30 WIB | LAPORAN:

Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait dugaan korupsi penerapan KTP elektronik atau e-KTP tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tempat yang digeledah adalah kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), PT Quadra Solution dan Kemendagri.

"Penggeledahan di Kemendagri, termasuk juga kita geledah ruang Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi kemarin," kata Jurubicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (23/4)‎.


Johan mengatakan, dari tempat-tempat itu KPK menyita sejumlah dokumen dan data elektronik.

"Jadi yang disita hanya dokumen dari beberapa tempat yang digeledah. Tidak disampaikan dokumen itu disita dari mana saja, yang pasti sudah dilakukan penyitaan dokumen dan data elektronik," terangnya.

Soal apakah pihaknya juga mengangkut server dari PT Quadra Solution, Johan tak membantahnya. PT Quadra diketahui merupakan salah satu perusahaan yang menjadi pemenang tender proyek pengadaan e-KTP di Kemendagri.

"Mungkin di antaranya itu, semacam hard disk," ucapnya sembari menambahkan belum mengetahui apakah akan ada penggeledahan lanjutan.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto, sebagai tersangka kasus pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik tahun anggaran 2011-2012 di Kemendagri.

Sugiharto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ia diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan. Pagu anggaran pengadaan paket e-KTP tahun anggaran 2011-2012 nilainya sebesar Rp 6 triliun. [ald]

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya