Berita

net

Hukum

Ruangan Menteri Dalam Negeri Pun Digeledah KPK

RABU, 23 APRIL 2014 | 15:30 WIB | LAPORAN:

Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait dugaan korupsi penerapan KTP elektronik atau e-KTP tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tempat yang digeledah adalah kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), PT Quadra Solution dan Kemendagri.

"Penggeledahan di Kemendagri, termasuk juga kita geledah ruang Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi kemarin," kata Jurubicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (23/4)‎.


Johan mengatakan, dari tempat-tempat itu KPK menyita sejumlah dokumen dan data elektronik.

"Jadi yang disita hanya dokumen dari beberapa tempat yang digeledah. Tidak disampaikan dokumen itu disita dari mana saja, yang pasti sudah dilakukan penyitaan dokumen dan data elektronik," terangnya.

Soal apakah pihaknya juga mengangkut server dari PT Quadra Solution, Johan tak membantahnya. PT Quadra diketahui merupakan salah satu perusahaan yang menjadi pemenang tender proyek pengadaan e-KTP di Kemendagri.

"Mungkin di antaranya itu, semacam hard disk," ucapnya sembari menambahkan belum mengetahui apakah akan ada penggeledahan lanjutan.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto, sebagai tersangka kasus pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik tahun anggaran 2011-2012 di Kemendagri.

Sugiharto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ia diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan. Pagu anggaran pengadaan paket e-KTP tahun anggaran 2011-2012 nilainya sebesar Rp 6 triliun. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya