Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad membeberkan alasan mengapa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) alias RI 10, Hadi Purnomo ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA).
Menurut dia, dari hasil telaah yang dilakukan oleh KPK, Hadi Purnomo selaku dirjen Pajak memerintahkan Dirjen PPH (pajak penghasilan, red) untuk merubah kesimpulan permohonan wajib pajak. Hadi memerintahkan untuk menerima seluruh keberatan wajib pajak yang diajukan BCA. Padahal, dari hasil telaah permohonan wajib pajak BCA ditolak.
"Satu hari sebelum jatuh tempo untuk beri final kepada BCA pada 15 Juli 2004, saudara HP selaku Dirjen Pajak perintahkan kepada Dirjen PPH dalam nota dinas dituliskan bahwa agar supaya merubah kesimpulan. Agar menerima seluruh keberatan. Disitulah peran dirjen pajak," terang Samad dalam jumpa persnya di kantor KPK Jakarta, Senin (21/4) petang.
"Surat ketetapan pajak nihil. Yang memutuskan menerima seluruh keberatan wajib pajak. Sehingga tidak ada waktu direktorat PPH untuk berikan tanggapan yang berbeda," sambung dia.
Selain itu, jelas Samad, HP selaku Dirjen Pajak juga mengabaikan adanya fakta materi keberatan oleh bank lain yang sama seperti Bank BCA.
"Ada bank lain yang punya permasalahan sama tapi ditolak. Tapi dalam kasus BCA keberatannya diterima. Disinilah duduk persoalannya," terangnya.
Nah, setelah itu KPK menemukan fakta dan bukti yang akurat untuk menetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka. Kata Samad, penetapan tersangka dilakukan setelah melalui forum ekspose alias gelar perkara dengan satgas penyelidik dan seluruh pimpinan KPK.
"Hasilnya kita sepakat menetapkan saudara ara HP selaku dirjen pajak 2002-2004 dan kawan2 dalam ketentuan uu tipikor Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 jo pasal 55 ayat 1 ke-1," demikian Samad.
[wid]
