Berita

Hukum

Sosiolog: Skandal JIS Bukti Ideologi Pasar Gagal

MINGGU, 20 APRIL 2014 | 15:32 WIB | LAPORAN:

Meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak, termasuk baru-baru ini terjadi di Taman Kanak-Kanak (TK) Jakarta International School (JIS), sudah sangat memprihatinkan. Sudah saatnya masyarakat dan pemerintah menyadari penerapan ideologi pasar dalam dunia pendidikan di Indonesia mesti disudahi.

"Pemerintah harus segera mengembalikan pendidikan kita kepada ideologi pasar, yakni Pancasila," tegas sosiolog Universitas Nasional Nia Elvina, di Jakarta, Minggu (20/5).

Kasus JIS, lanjut Nia, mematahkan tesis bahwa sekolah dengan bayaran mahal akan menjamin generasi Indonesia baik secara intelektualitas maupun moralitas.


"Janji yang diberikan oleh 'pasar' ternyata tidak terbukti, dan hanya tampilan eksklusifitas yang masyarakat dapatkan. Oleh karena itu, masyarakat harus segera menyadari akan dampak hal ini,"  jelas anggota Kelompok Studi Perdesaan Universitas Indonesia ini.

Jika dikaji secara mendalam, kata dia, fenomena seperti itu akan bisa diminimalisir atau malah dieliminasi ketika nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam ranah pendidikan. Misalkan, sila pertama Pancasila saja yang dijadikan rujukan untuk menganalisis fenomena ini.

"Tentu guru akan bertindak sesuai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas sebagai guru dianggap amanah dan sekaligus ibadah, sehingga guru harus bertindak jujur dan mendidik murid dengan sungguh-sungguh serta penuh dedikasi," katanya.

Kemudian, rekruitmen guru-guru pun akan terhindar dari praktik korupsi dan nepotisme.Para guru pun akan sangat sadar akan peran mereka untuk menciptakan generasi Indonesia yang susila dan demokratis.

"Saya kira pemerintah harus segera mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan kita. Moralitas itu sebenarnya yang utama. Mencetak generasi-generasi sebatas pekerja yang ditawarkan sistem pasar yang selama ini kita terapkan harus segera dilenyapkan," katanya.[wid]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya