Berita

Hukum

Sosiolog: Skandal JIS Bukti Ideologi Pasar Gagal

MINGGU, 20 APRIL 2014 | 15:32 WIB | LAPORAN:

Meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak, termasuk baru-baru ini terjadi di Taman Kanak-Kanak (TK) Jakarta International School (JIS), sudah sangat memprihatinkan. Sudah saatnya masyarakat dan pemerintah menyadari penerapan ideologi pasar dalam dunia pendidikan di Indonesia mesti disudahi.

"Pemerintah harus segera mengembalikan pendidikan kita kepada ideologi pasar, yakni Pancasila," tegas sosiolog Universitas Nasional Nia Elvina, di Jakarta, Minggu (20/5).

Kasus JIS, lanjut Nia, mematahkan tesis bahwa sekolah dengan bayaran mahal akan menjamin generasi Indonesia baik secara intelektualitas maupun moralitas.


"Janji yang diberikan oleh 'pasar' ternyata tidak terbukti, dan hanya tampilan eksklusifitas yang masyarakat dapatkan. Oleh karena itu, masyarakat harus segera menyadari akan dampak hal ini,"  jelas anggota Kelompok Studi Perdesaan Universitas Indonesia ini.

Jika dikaji secara mendalam, kata dia, fenomena seperti itu akan bisa diminimalisir atau malah dieliminasi ketika nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam ranah pendidikan. Misalkan, sila pertama Pancasila saja yang dijadikan rujukan untuk menganalisis fenomena ini.

"Tentu guru akan bertindak sesuai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas sebagai guru dianggap amanah dan sekaligus ibadah, sehingga guru harus bertindak jujur dan mendidik murid dengan sungguh-sungguh serta penuh dedikasi," katanya.

Kemudian, rekruitmen guru-guru pun akan terhindar dari praktik korupsi dan nepotisme.Para guru pun akan sangat sadar akan peran mereka untuk menciptakan generasi Indonesia yang susila dan demokratis.

"Saya kira pemerintah harus segera mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan kita. Moralitas itu sebenarnya yang utama. Mencetak generasi-generasi sebatas pekerja yang ditawarkan sistem pasar yang selama ini kita terapkan harus segera dilenyapkan," katanya.[wid]

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya