Berita

ilustrasi/net

Polri Harus Terbuka Mengapa Tambah Pasukan Pengawal untuk Jokowi

RABU, 02 APRIL 2014 | 07:14 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Polri jangan mau dipolitisasi atau ditarik-tarik ke kancah politik oleh capres tertentu. Polri diharapkan konsentrasi, profesional serta independen dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang proses Pemilu 2014.

Karena itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), mendesak Polri agar menjelaskan secara transparan, apa dan bagaimana proses penambahan aparat pengawalan yang dilakukan Polri terhadap Jokowi, yang merupakan capres PDI Perjuangan. Hal ini agar tidak muncul kecurigaan publik bahwa Polri berpihak kepada capres tertentu.

IPW menduga, lanjut Neta, penambahan jumlah personil pengawalan polisi untuk Jokowi merupakan permintaan Jokowi atau orang-orangnya . Pengawalan yang dilakukan pada Jokowi saat ini belum terkait dengan sistem pengamanan Polri kepada para kandidat capres. Soalnya, jadwal pendaftaran capres belum dibuka. Artinya, jokowi baru pada tahap capres partainya sendiri, PDI Perjuangan dan belum capres untuk pilpres 2014.


"Sehingga pengawalannya belum menjadi tanggungjawab negara. Sedangkan pengawalan Jokowi sebagai gubernur tentu tdk sebanyak itu. Jadi bisa dipastikan diperkuatnya pengawalan dari 6 personil menjadi 12 personil Polri untuk jokowi merupakan permintaan Jokowi sendiri dan atas biaya Jokowi sendiri," kata Neta kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 2/4).

Dipahami, masih kata Neta, penambahan jumlah pengawalan itu tentu tak terlepas dari pencalonannya sebagai capres oleh PDI Perjuangan. Artinya, setelah jokowi dicalonkan, situasi politik tanah air semakin menunjukkan eskalasi politik yabg kian tinggi, dan bisa jadi hal ini membuat jokowi dan PDI Perjuangan merasa perlu meminta aparat keamanan melakukan penjagaan secara intens maupun melakukan pengawalan jokowi sebagai capres.

"Hal itu tidak masalah asal Polri memberi penjelasan secara tranparan. Jika tidak, Polri bisa dinilai telah dipolitisasi. Sebab, penambahan pengawalan itu bisa dijadikan pencitraan seolah ada potensi ancaman terhadap Jokowi. Situasi ini jelas memojokkan Polri dan mengangkat citra Jokowi sebagai pihak yang terancam atau terzolimi," demikian Neta. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Lurah Cengkareng Barat Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan KIP

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:36

Menteri Pigai Sebut Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:25

Prabowo Diminta Segera Bentuk Satgas Penyelundupan BBL

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:56

Segera Dibentuk Satgas Anti-Kekerasan Pesantren

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:35

Tata Kelola SDA Era Prabowo Disebut Berpihak ke Rakyat

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:10

Ribuan Bobotoh Turun ke Jalan, Purwakarta Berubah Jadi Lautan Biru

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:42

Lonjakan Gila Minyakita Rapor Merah Zulkifli Hasan

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:12

PKS Ingin Cetak Pemimpin Berbasis Iman, Bukan Sekadar Kejar Kursi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:32

Dalam Lindungan Aktor Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:59

BNI dan Kementerian PKP Sosialisasi Kresit Perumahan di Brebes

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:34

Selengkapnya