. Pemilu 2014 merupakan momentum bagi Presiden SBY untuk membuat sejarah dengan menjadikan Pemilu 2014 sebagai pemilu yang paling demokratis. Karena itu, SBY harus membuktikan ucapannya soal pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, dalam bentuk tindakan agar pemilu benar-benar berjalan secara lebih demokratis, aman, dan damai.
"Syaratnya biarlah rakyat menjadi hakim tertinggi untuk menentukan partai mana yang dipercaya rakyat," kata Wasekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menanggapi pernyataan SBY beberapa saat lalu (Selasa, 1/4).
Melalui akun twitter @SBYudhoyono, Presiden SBY meminta Bawaslu dan masyarakat untuk memantau pelaksanaan pemilu agar berjalan demokratis. Menurut SBY, hal ini penting agar tidak ada tudingan dari sementara pihak bahwa institusi intelijen bermain dalam pemilu ini,
Soal potensi kecurangan pemilu dan juga indikasi ada operasi intelijen ini belakangan ramai dibicarakan. Selain Hasto Krystianto sendiri, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga mengkhawatirkan adanya sejumlah deretan tindak kekerasan yang bisa menjadi penanda akan masifnya kecurangan pemilu 2014.
Menurut Direktur Advokasi YLBHI, Bahrain, pihaknya memantau masalah itu, dan salah satu contoh gamblang terjadi dalam berbagai kasus penembakan di Aceh. Kecurigaan YLBHI kemudian muncul karena ada analisa yang menyebutkan bahwa keributan-keributan dan kecurangan-kecurangan sengaja diciptakan.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hanura, Ahmad Rofiq. Rafiq pun mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperjelas proses pemilu 2014 yang menimbulkan berbagai kecurigaan soal kecurangan pemilu. Dan menurut Rofiq, kecurigaan demikian sangat wajar karena KPU sejak awal memang tidak pernah transparan.
Sebelumnya, pengamat politik dan pemilu, Jerry Sumampouw, mengatakan kekhawatirannya akan ada kecurangan masif dalam pemilu memang wajar. Indikasi kecurangan ini misalnya, terlihat jelas dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah, manipulasi logistik pemilu, proses pencetakan dan distribusi logistik surat suara dan formulir penghitungan suara (C1) yang tak jelas, hingga indikasi kecurangan di rekapitulasi suara.
[ysa]
