. Tidaklah tepat jika Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyimpulkan iklan anonim "Ku Tunggu Janjimu" bernuansa menyerang Jokowi.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahuddin. Menurut Said, kesimpulan seperti disampaikan KPI itu wajar saja bila disampaikan oleh masyarakat atau para pengamat. Namun perlu dicatat, KPI adalah lembaga negara yang independen, dan dengan penilaian itu, KPI secara tidak langsung bisa dianggap telah memasuki ranah politik.
"Akan repot urusannya kalau publik sampai pada penilaian bahwa KPI sedang ikut-ikutan main politik," kata Said kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 31/3).
Dalam perspektif politik, jelas Said, dengan menyebutkan Jokowi diserang maka itu bisa dimaknai KPI seperti sedang membentuk opini bahwa Jokowi tengah dilukai atau dizalimi. Padahal mestinya 'Politik Simpati' semacam itu dihindari oleh KPI.
"Tidak perlulah lembaga negara ikut-ikutan membentuk kesan semacam itu, apalagi kalau sampai punya target agar datang simpati dari publik kepada tokoh politik tertentu," ungkap Said.
Bila "menyerang" yang dimaksudkan KPI diartikan sebagai suatu bentuk kritik dari pihak pemasang iklan, kata Said, lantas apa yang keliru dari itu. Sebab salah satu tujuan dan fungsi penyiaran serta isi siaran iklan menurut Pasal 3, 4, dan Pasal 36 ayat (1) UU Penyiaran adalah untuk membangun masyarakat indonesia yang demokratis, sebagai media kontrol sosial, dan mengadung informasi untuk pembentukan intelektualitas.
"Sebutlah iklan Jokowi itu sebagai iklan yang bermuatan kritik. Lantas mengapa KPI harus menilainya sebagai iklan yang bermasalah? Kritik itu kan ekspresi legal yang tidak boleh dilarang-larang dalam suatu tatanan masyarakat di negara demokratis. Kritik juga berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dan bermanfaat dalam menggugah intelektualitas publik," demikian Said.
Sejak beberapa waktu lalu, muncul iklan anonim di televisi soal Jokowi. Iklan itu berisi beragam persoalan di Jakarta, dan menjelang akhir menampilkan sosok Jokowi yang akan tetap mengabdi di ibukota selama lima tahun. Iklan ini pun ditutup dengan kalimat, "Ku Tunggu Janjimu."
[ysa]
