. Siapapun yang berniat berlaku curang dalam Pemilu dan Pilpres 2014 harus segera diiingatkan untuk menghentikan niat dan rencananya. Sebab, hingga saat ini, kekhawatiran adanya kecurangan masif dalam memang, sebagaimana sering disampaikan elit PDI Perjuangan.
Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampouw, indikasi kecurangan itu juga sudah terlihat jelas. Berdasarkan risetnya, Jerry menyatakan bahwa dalam beberapa pemilu terakhir, kecurangan selalu berawal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah. Dan itu juga terjadi hingga sekarang.
"Dulu kata KPU yang tak punya nomor induk kependudukan atau NIK itu hanya 1,5 juta. Tapi sekarang kok malah bertambah," kata Jeirry beberapa waktu lalu (Minggu, 30/3).
Modus kedua adalah memanipulasi logistik pemilu. Fakta di lapangan, ada banyak problem logistik seperti gudang tak siap, pengiriman berlebihan, dan pengiriman kurang. Hal itu masih ditambah fakta lainnya bahwa proses pencetakan dan distribusi logistik seperti surat suara dan formulir penghitungan suara (C1) praktis tak terawasi. Dan logikanya, setiap perusahaan percetakan selalu mencetak lebih.
"Nah, kelebihan cetak itu dikemanakan? Itu tak jelas. Itu bisa juga terjadi di C1. Katanya form C1 pakai hologram sehingga tak bisa dimanipulasi. Tapi bagaimana kalau sejak awal C1 sudah dicetak lebih? Dan tak ada pengawasan. Kita tak tahu dimana kelebihan cetak itu sekarang. Bisa saja itu diambil dan dimanfaatkan kelompolk tertentu yang punya akses ke KPU," jelas Jeirry.
Jeirry melanjutkan, indikasi kecurangan ketiga ada di proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kaupaten, yang juga kurang diawasi. Apabila diasumsikan kelompok curang tadi sudah berhasil memanipulasi DPT, mendapat surat suara dan formulir C1 berlebih, kini mereka hanya tinggal mengganti kotak suara. Dan pengawasan untuk kotak suara sendiri sangat lemah.
"Katanya ada mitra pengawas pemilu. Kalaupun mereka jadi dibiayai negara, mereka kan hanya bekerja di hari H. Dan apa dia akan mengawasi kotak suara 24 jam? Itu tak jelas juga. Yang awasi 24 jam hanya polisi," jelasnya.
Sementara di KPU Pusat sendiri, seandainya pun mengetahui ada oknum KPU di daerah yang terlibat kecurangan, akan cenderung membela hasil kerja bawahannya itu. Jadi meski KPU Pusat tahu KPUD salah, hasil rekap daerah tetap dibawa ke rekap tingkat nasional.
"KPU pusat akan membela mati-matian. Ini yang saya sebut struktur KPU memungkinkan kecurangan terjadi dan dibela KPU tingkat atas.Jadi KPU sendiri sulit diharapkan menemukan kesalahan internal. Kalaupun mau diproses, itu tunggu DKPP alias butuh waktu. Sementara proses perhitungan suara tetap jalan," demikian Jeirry.
[ysa]
