. Partai Amanat Nasional (PAN) terus mengawasi pelaksanaan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai bagian dari aksi nyata kepedulian pada rakyat.
"PAN ma memastikan prinsip perlindungan bisa diwujudkan, khususnya untuk masyarakat miskin yang tinggal di daerah serta pedesaan," kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Riski Shadig, beberapa saat lalu (Selasa, 25/3).
Sejak awal, ungkap Riski, PAN bekerja keras agar UU BPJS ini lolos. Apalagi saat ini dibahas pemerintah khawatir BPJS akan mengganggu fiskal negara.
"PAN dan kawan-kawan lain ingin BPJS ini sebagai pijakan awal untuk proses perbaikan kesejahteraan sosial. Ada kekurangan di saat ini, ya wajar. Dan harus ada perbaikan," ungkap Riski.
Berbekal program Aksi Nyata di PAN, Riski mengatakan pekerjaan mengawal implementasi BPJS pasca UU-nya disahkan di DPR adalah sosialisasi. Pasalnya, pemahaman masyarakat sangat rendah soal BPJS.
Langkah selanjutnya adalah PAN mengawasi pelaksanaannya, dengan mendorong perbaikan infrastruktur kesehatan yang belum baik. Plus mendorong perbaikan distribusi tenaga kesehatan yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan di seluruh Indonesia.
"Di tahap awal ini, kita mendorong penguatan infrastruktur kesehatan di tingkat bawah, seperti Puskesmas. Minimal harus ada Puskesmas di semua tempat," ujarnya.
Menurut dia, menekankan pembangunan Puskesmas menjadi penting karena selama ini masyarakat hanya berpikir bahwa BPJS hanya bisa digunakan, minimal di rumah sakit umum daerah (RSUD). Padahal jumlah RSUD terbatas.
"Karena apa? Karena infrastruktur Puskesmas kita belum baik. Masyarakat belum melihat Puskesmas bisa mengobati. Maka Puskesms harus dikuatkan dan diperbaiki," ujarnya.
Beruntung PAN, lanjutnya, dengan niat baik mengawal implementasi PAN, memiliki kadernya yang duduk sebagai Menko Perekonomian, yakni Hatta Rajasa. Oleh sang ketua umum PAN itu, anggaran perbaikan infrastruktur kesehatan di pedesaan dimasukkan ke dalam alokasi dana infrastruktur pedesaan dan insentif ke dokter yang ditempatkan di pedesaan.
"Mungkin pelaksanaan prinsip itu tak bisa beres semuanya di waktu sekarang, tapi harus dikawal untuk dilaksanakan di pemerintahan yang akan datang. Kalau kami di pemerintahan depan, pasti kami lakukan," tegasnya.
[ysa]
