Berita

ilustrasi/net

Kritik Antar Capres Sangat Bermanfaat bagi Rakyat

SELASA, 25 MARET 2014 | 08:17 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kritik oleh parpol atau capres kepada parpol atau capres lain dalam masa kampanye merupakan hal yang lumrah. Hal yang tidak lumrah dan tidak boleh adalah menghina dan menghasut.

"Menghina agama, suku, ras, dan golongan dari capres lain atau mengadu domba dan menganjurkan kekerasan kepada masyarakat, itu yang dilarang," kata Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahuddin, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 25/3).

Bila menghina dan menghasut dilakukan, ungkap Said, itu bisa masuk dalam kategori kejahatan pemilu. Dan pelakunya, bisa dipenjara sampai dengan dua tahun ditambah denda maksimal Rp 24 juta


Karena itu, lanjut Said, kritik dari parpol atau capres yang satu kepada parpol atau capres yang lain dalam masa kampanye tidak perlu dipersoalkan. Bahkan jika sebelum Pemilu ada temuan atau beredar suatu informasi tentang rekam jejak calon yang menunjukan kebobrokan dari calon tersebut, itu justru bermanfaat bagi masyarakat.

"Dengan mengetahui lebih awal rekam jejak calon, maka pemilih bisa menghindari untuk memilih calon yang bermasalah, apalagi jika dia adalah seorang calon presiden," demikian Said. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

UPDATE

Lurah Cengkareng Barat Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan KIP

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:36

Menteri Pigai Sebut Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:25

Prabowo Diminta Segera Bentuk Satgas Penyelundupan BBL

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:56

Segera Dibentuk Satgas Anti-Kekerasan Pesantren

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:35

Tata Kelola SDA Era Prabowo Disebut Berpihak ke Rakyat

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:10

Ribuan Bobotoh Turun ke Jalan, Purwakarta Berubah Jadi Lautan Biru

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:42

Lonjakan Gila Minyakita Rapor Merah Zulkifli Hasan

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:12

PKS Ingin Cetak Pemimpin Berbasis Iman, Bukan Sekadar Kejar Kursi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:32

Dalam Lindungan Aktor Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:59

BNI dan Kementerian PKP Sosialisasi Kresit Perumahan di Brebes

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:34

Selengkapnya