Golkar: Pernyataan Anas Mengonfirmasi Temuan Pansus Century

. Semakin kuat dugaan keterlibatan Sri Mulyani dan Boediono ikut bermain dalam skandal bailout Bank Century.
 
Kemarin mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum usai diperiksa KPK mengatakan, hasil audit akuntan independen tentang neraca dana kampanye Partai Demokrat. Anas curiga, ada aliran dana Bank Century yang digunakan untuk kampanye Pilpres 2009. Sebab, ada sejumlah identitas donatur dipalsukan alias fiktif, terdaftar namun mereka sebenarnya tidak menyumbang.

Menurut Anggota Timwas Century DPR Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, apa yang dikemukakan Anas mengonfirmasi temuan Pansus DPR untuk kasus Bank Century tentang kejanggalan profil nasabah penerima dana bailout Bank Century. Faktor kejanggalan profil nasabah dan donatur ini mengindikasikan adanya operasi rahasia yang menunggangi keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyetujui bailout Bank Century.
 

 
Seperti diketahui, volume bailout yang disetujui KSSK hanya Rp 632 miliar. Rupanya, ada rekomendasi lain kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mencairkan dan mendistribusikan dana LPS hingga membengkak sampai angka Rp 6,7 triliun usai Pilpres Juli 2009.
 
"Itu sebabnya, Ketika pers menanyakan masalah ini kepada mantan Gubernur BI Boediono, dia menunjuk LPS sebagai pihak yang layak memberi penjelasan. Tak mau dikambinghitamkan, LPS sudah membantah Boediono," ujar Bambang dalam keterangannya kepada redaksi, Minggu (23/3).
 
Pertanyaannya, kata Bambang, mengapa LPS nekad mengelontorkan bailout melampaui jumlah yang direkomendasikan Sri Mulyani-Boediono? Ia menduga, tanpa sepengetahuan KSSK, ada operasi atau perintah rahasia kepada LPS. Perintah rahasia untuk pencairan bailout itu pasti datang dari institusi di atas KSSK yang sangat powerful, sehingga LPS pun tak berani menolak.
 
Lalu, lanjut Bambang, mengapa Ketua KSSK terkaget-kaget dan hanya bisa marah? Itu karena Sri Mulyani sadar bahwa operasi rahasia pencairan dana di LPS itu telah diskenariokan sedemikian rupa sehingga berada di luar kendali KSSK.

"Nah, kalau segala sesuatunya bisa dipaksakan, bisa jadi itu adalah kerja atau operasi intelijen," tandas Anggota Komisi III ini. [rus]