. Merebut jabatan publik bukanlah satu-satunya tujuan partai politik. Sebab bagi partai politik, ada hal yang lebih essensial lagi dari sekedar memperebutkan jabatan publik. Yaitu tanggung jawab parpol untuk melakukan pendidikan politik kepeda rakyat.
Demikian disampaikan Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah. Basarah pun yakin, bila pendidikan politik rakyat dilakukan dengan baik dan benar maka akan menciptakan manusia-manusia Indonesia yang paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
"Kondisi itulah yang akan menjadi faktor efektifitasnya pelaksanaan pembangunan nasional karena rakyat adalah subyek pembangunan," kata Ahmad Basarah kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 23/3).
Oleh karena itu, Basarah memastikan, cara-cara Prabowo Subianto dan Partai Gerindra yang menggunakan cara-cara yang tidak mendidik rakyat hanya karena ingin menang pemilu dan pilpres, seperti mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang bersifat sarkasme dengan memaki-maki capres lain tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, merupakan bentuk kampanye politik yang berbahaya bagi ketentraman dan kenyamanan, serta rasa keadilan publik.
"Apalagi di sisi lain banyak sisi gelap masa lalu Prabowo yang tidak mau dia jelaskan kepad publik," tegas Basarah, yang juga anggota Komisi III DPR dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di MPR.
Basarah pun menegaskan, PDI Perjuangan tidak akan terjebak dan meniru pola kampanye yang sarkasme dan tidak mendidik rakyat seperti yang dilakukan Prabowo dan Gerindra. PDI Perjuangan juga tidak akan membalas serangan politik yang dilakukan Prabowo terhadap PDI Perjuangan dan Jokowi.
"Biarkanlah rakyat yang menilai dan memberikan hukuman kepada Gerindra dan Prabowo. Saya yakin, saat ini ada pihak-pihak yang jika ada yang mengganggu maka rakyat yang akan betindak membelanya, yang pertama adalah KPK dan yang kedua adalah Jokowi. Jangan coba-coba ganggu KPK dan Jokowi, apalagi dengan cara-cara yang menzolimi karena pasti rakyat yang akan bertindak membelanya," demikian Basarah.
[ysa]
