. Untuk mewujudkan program Pemerintah Pusat menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menandatangani kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Penandatangan yang dilakukan di Gedung Mina Bahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilakukan oleh Sekjen KKP Syarief Widjaja dan Bupati SBB Jacobus Puttileihalkat.
Jacobus mengatakan penetapan kerja sama tersebut bukan tanpa proses. Karena sebelumnya, Menteri KKP telah menugaskan Staf Ahli Menteri KkP Bidang Pengelolaan sumber daya perikan yg juga sebagai Sekjen Dewan Kelautan Indonesia untuk ke SBB dan melihat secara langsung potensi yang ada di sana. Sebagai kawasan ekonomi khusus kelautan dan perikanan, kerjasama antara KKP dengan Pemkab SBB mencakup semua jajaran yang ada di KKP.
Dia menjelaskan, ruang lingkup kerjasama yang tertuang dalam MoU tersebut adalah pengelolaan perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan budidaya, pengembangan dan penyelenggaraan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan nilai tambah produk hasil laut dan perikanan,pengembangan kesehatan ikan dan mutu dan hasil perikanan.
"Juga peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan ekonomi khusus kelautan dan perikanan, pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan," jelasnya (Kamis, 20/3)
Menurutnya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus bidang kelautan dan perikanan, tidak hanya melibatkan Dinas kelautan dan perikanan saja, tetapi juga akan melibatkan Dinas Perindusterian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas PU, dan Dinas Kesehatan. Dengan demikian, Bupati juga didampingi Sekretaris Daerah, dan kepala Dinas terkait.
Dalam acara penandatangan MoU antara Pemkab SBB dan KKP, hadir juga Gubernur Maluku Utara, Bupati Halmahera Timur dan Walikota Ternate. Dan sebelum penandatanganan MoU, bupati telah diterima Menteri KKP.
[ysa]
