. Kerugian negara atas penjualan gas murah ke China per tahun mencapai Rp 500 triliun. Karena itu, pemerintah harus segera mengubah perjanjian jual beli gas ke China ini.
Demikian disampaikan pengamat Migas dari Universitas Indonesia (UI), Kurtubi, dalam diskusi yang bertajuk "Stop Penjualan Gas Murah ke Fujian China" yang diadakan oleh Kamerad di Jakarta (Rabu, 12/3).
"Harus ada pihak yang bertangggung jawab atas penjualan gas murah ini selama 25 tahun. Di negara manapun tidak ada yang mengunci mati kontrak harga gas, termasuk di negara komunis sekalipun," ungkap Kurtubi.
Menurut Kurtubi, pemerintah harus berani membentuk tim independen yang kredibel dengan anggota yang dipercaya masyarakat internasional. Tugasnya adalah menginvestigasi proses survei, pembangunan energi tangguh, hingga penjualan gas murah.
"Jika ada pelanggaran hukum, maka dengan rekom ini Indonesia bisa bilang ke China, kalau tidak mau beli dengan harga yang kami tetapkan, maka penjualan gas akan dihentikan. Itu caranya kalau mau, dan kalau berani juga, saya juga bisa katakan, kalo ada pelanggaran maka China bisa kita sebut mencuri," tegas Kurtubi.
Dalam kesempatan itu juga Kurtubi mengatakan, selama 12 tahun dirinya berjuang untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Indonesia. "Tahun ini saya mencalonkan diri masuk ke parlemen untuk mengubah hal ini," tandasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Urusan Komunikasi dan Publikasi SKK Migas, Heru Setyadi, mengatakan, kalau untuk mengubah kontrak penjualan gas ke China, harus ada kesepakatan antara kedua negara itu. Karena memang tidak mudah untuk mengubah kontrak tersebut.
"Asumsi untuk harga minyak, kita cari yang terbaik untuk negara, kontrak itu diubah harus dua belah pihak yang sepakat," katanya.
Ketika itu, kata Heru, pemerintah harus segera membuat keputusan. Karena, gas itu tidak dijual ke China, Indonesia tidak akan mendapat untung.
"Waktu itu kita mempunyai hubungan baik dengan China, kalau tidak maka Rp 35 triliun itu tidak akan kita nikmati. Tapi sekarang show must go on," tanyanya.
Diketahui pemerintah lebih senang menjual gas dari Papua ke perusahaan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) dengan harga yang tidak sewajaranya. Penjualan gas ke China hanya 3,5 dolar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU), sementara harga yang dipatok untuk internasional sebesar 18 dolar AS MMBTU, dan anehnya lagi harga jual gas di Indonesia sendiri dijual 10 dolar AS per MMBTU. Jadi harga untuk kepentingan rakyat sendiri, lebih mahal hampir tiga kali lipat dibanding yang dijual ke China!, ini aneh.
[ysa]
