Berita

FOTO:AFP

Dunia

Pemilu Gagal, Bupati Issramet Dituntut Mundur

MINGGU, 02 FEBRUARI 2014 | 17:27 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Kekacauan pemilihan umum di Thailand hari ini (Minggu, 2/2) membuat
ribuan orang yang tidak bisa menyuarakan hak suaranya marah.

Dari data yang didapat, sekitar 12 juta orang dari total 49 juta pemilih di Thailand, gagal menggunakan hak pilihnya. Seperti di salah satu kabupaten yang diblokade massa anti pemerintah, Din Daeng. Lebih dari seribu orang warganya berunjuk rasa atas kegagalan Pemilu kali ini. Mereka bahkan menuntut bupatinya, Issaramet Kachanukul untuk mengundurkan diri karena dianggap tidak mampu mengatasi masalah ini.

Seperti diketahui, massa anti pemerintah dari Komite Reformasi Demokratis (PDRC) yang telah mendirikan panggung di tengah jalan untuk menghalau petugas KPU menyalurkan kotak dan kertas suara di TPS-TPS di kabupaten Din Daeng.

Seperti diketahui, massa anti pemerintah dari Komite Reformasi Demokratis (PDRC) yang telah mendirikan panggung di tengah jalan untuk menghalau petugas KPU menyalurkan kotak dan kertas suara di TPS-TPS di kabupaten Din Daeng.

Sekedar informasi, pemilu Thailand yang digelar hari ini terjadi setelah PM Yingluck Shinawatra membubarkan parlemen Thailand pada Desember 2013 lalu. Pembubaran parlemen dipicu oleh penarikan diri 153 anggota parlemen dari Partai Demokrat yang merupakan oposisi. Penarikan diri tersebut terjadi menyusul aksi protes yang dilayangkan oleh Partai Demokrat dan sejumlah demonstran menuntut mundurnya Yingluck dari kursi perdana menteri dan menuntut dibentuknya dewan rakyat.

Oposisi dan demonstran menuding Yingluck telah membawa pengaruh kakaknya yang juga pernah menduduki kursi Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawarta. Tudingan muncul setelah adanya RUU tentang amnesti yang memungkinkan Thaksin Shinawarta pulang ke negaranya dan lolos dari jeratan hukum terkait kasus korupsi yang menimpanya.[wid]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya