Berita

Dunia

NATO Berharap Presiden Baru Afghanistan Mau Teken Perjanjian Keamanan

MINGGU, 02 FEBRUARI 2014 | 11:36 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Saat ini NATO nampaknya sudah tidak mengharapkan Presiden Afghanistan
Hamid Karzai untuk menandatangani Perjanjian Keamanan Bilateral.

Namun menjelang pemilihan presiden Afghanistan pada 5 April mendatang, di mana Karzai sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi setelah menjabat selama dua periode, NATO menaruh harapan kepada presiden di masa mendatang.

"Saya pikir secara realistis berbicara, kemungkinan besar presiden baru akan menandatangani perjanjian keamanan dan dalam hal ini kami siap untuk tinggal setelah 2014," kata kepala NATO, Anders Fogh Rasmussen dalam Konferensi Keamanan Munich, Sabtu (1/2).

"Saya pikir secara realistis berbicara, kemungkinan besar presiden baru akan menandatangani perjanjian keamanan dan dalam hal ini kami siap untuk tinggal setelah 2014," kata kepala NATO, Anders Fogh Rasmussen dalam Konferensi Keamanan Munich, Sabtu (1/2).

Meski optimis presiden baru Afghanistan akan menandatangani perjanjian tersebut, NATO juga telah legowo jika harapan itu tidak terwujud.

"Jika kita tidak mendapatkan tanda tangan bahkan dari presiden baru, maka kami juga akan siap untuk menarik segala sesuatu di akhir 2014, karena dalam hal ini kita tidak memiliki dasar hukum atas kehadiran lanjutan (pasukan NATO)," lanjutnya seperti dilansir Reuters (Minggu, 2/1).

Perlu diketahui, AS telah berulang kali mendorong Afghanistan untuk mendatangani kerjasama keamanan bilateral ini. Namun, Karzai menolak untuk segera menandatangani kesepakatan tersebut meski mendapat persetujuan dari Majelis Tradisional Loya Jirga. Karzai enggan menandatangani perjanjian tersebut lantaran serangan udara yang dilakukan tentara NATO untuk membasmi Taliban telah banyak menewaskan warga sipil.[wid]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya