Berita

hidayat nur wahid/net

Hidayat Nur Wahid: Penilaian Pengamat bukan Representasi Rakyat

SENIN, 30 DESEMBER 2013 | 15:22 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sejumlah pengamat menilai pemenang hasil Pemilihan Umum Raya (Pemira) yang digelar PKS sulit untuk memenangkan Pemilihan Presiden 2014 mendatang.

Saat dihubungi Rakyat Merdeka Online tadi pagi, (Senin, 30/12), Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid santai menanggapinya.

"Ya nggak apa-apa. Kalau babnya para pengamat dan babnya survei itu, kita sudah hafal. Penilaian pengamat itu bukan representasi dari rakyat. Yang akan memilih itu rakyat. Dan waktu menuju Pemilu masih cukup, masih cukup masih banyak peristiwa yang bisa terjadi.  Kalau Anda masih ingat bagaimana Pak SBY jadi presiden, itu hanya hitungan bulan saja. Jadi semuanya bisa terjadi," ungkap Hidayat.


Lebih jauh, Hidayat mengingatkan pengamat dan lembaga survei harus netral. Jangan sampai pengamatan dan hasil survei seolah-olah sudah dipesan oleh kandidat tertentu untuk mengarahkan pilihan tertentu.

"Survei itukan, anda tahulah survei itu apa. Kita juga hafal. Survei dan pengamat harus menggunakan hati nurani. Jangan sampai kedaulatan rakyat dirampas oleh arahan pengamat dan hasil survei," tegasnya.

"Kalau itu terjadi, buat apa ada Pemilu. Bayar saja pengamat dan lembaga survei untuk menghadirkan hasil Pemilu, tidak perlu ada KPU, tidak perlu ada anggaran triliunan dan segala macam. Jadi objektif saja," sambung Hidayat. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya