Berita

FOTO:NET

Politik

Indonesia Hadapi Masalah Oknum Bukan Struktur Ketatanegaraan

MINGGU, 29 DESEMBER 2013 | 11:30 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengatakan, usulan reposisi atau mengembalikan lagi posisi MPR menjadi lembaga tertinggi negara boleh saja dilakukan.

Menurut Mahfud, yang juga seorang pakar hukum tata negara, yang terpenting bagaimana prosedur kenegaraan dan konstitusi itu dipenuhi.

"Kalau subtansi itu, minta apa saja boleh. Minta MPR bubar? boleh.. Minta MPR dinaikkan? boleh..," katanya, di sela-sela Haul ke-4 Gus Dur di Jalan Warung Silih nomor 10, Ciganjur, Jakarta Selatan, Semalam (28/12).


Namun, Mahfud menekankan, masalah yang dihadapi di Indonesia bukan masalah struktur ketatanegaraan apalagi konstitusinya tapi oknum.

"Itu masalah implementasi. Dulu ketika MPR lembaga tertinggi juga negara ini rusak, tidak beres, sesudah diubah juga tidak beres," tambah capres 2014 ini.

Ketika disingggung mengenai apakah hal ini dilakukan lantaran KPU ada
potensi gagal melaksanakan pemilu sehingga tidak ada lembaga yang bisa
memperpanjang jabatan presiden, Mahfud menampiknya.

"Ah nakut-nakuti saja tuh. Sejak dulu, setiap akan pemilu ada orang bilang ini potensi gagal nih, kacau. Enggak juga, ngga usah takut lah," pungkasnya.[wid]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya