Berita

KPU Disarankan Perbaiki Situs Resminya

JUMAT, 27 DESEMBER 2013 | 15:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

KPU disarankan agar meningkatkan penggunaan website resmi untuk menampilkan proses dan mengumumkan hasil pelaksanaan tahapannya. Penggunaan website dapat mempermudah, mempercepat dan memperluas setiap informasi yang butuhkan oleh siapapun tentang pelaksanaan Pemilu 2014.

Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz menjelaskan, dalam meningkatkan pengelolaan data dan informasi, KPU perlu memperbaiki website baik dalam pengelolaan isi maupun tampilanya. Diantaranya adalah pertama, menu-menu yang ditampilkan harus di-update.

"Bagi menu yang sudah melewati kadaluarsa sebaiknya dihapus saja misalnya menu Pengumuman CPNS, Lomba Maskot &J ingle dan Kepastian Terdaftar di Pilkada," ujar Masykuruddin (Jumat, 27/12).


Kedua, merapikan rubrikasi. Dalam menampilkan menu sebaiknya tidak tumpang tindih sehingga terlihat tidak rapi, bahkan berantakan. Misalnya menu data pemilih dimana setiap tahapan perbaikan ada menunya sendiri (DPS, DPSHP dan DPT). Sebaiknya menu-menu ini disatukan saja dalam menu Data Pemilih baru didalamnya ditambahkan sub-menu.

"Demikian juga menu Perpustakaan KPU, sebaiknya menu diisi diisi penuh dengan dokumentasi milik KPU baik berupada buku, majalah dan sejenisnya yang bisa dibaca dalam bentuk PDF," urainya.

Ketiga, meningkatkan partisipasi. Sebaiknya website KPU juga dapat menjadi wahana interkasi yang intensif sehingga dapat menjadi alat peningkatan partisipasi. Misalnya disetiap berita dan informasi dipastilkan terdapat kolom komentar, adanya kolom media sosial yang dapat digunakan pembaca untuk menyebarkan informasi tersebut, kolom pusat pengaduan yang sistemik dan pendaftaran relawan demokrasi secara online.

"Akhirnya, kehendak KPU untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu patut diapresiasi. Dan itu, perlu diawali dengan pengelolaan website yang rapi, interaktif dan terorganisir, tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya