Berita

m. sae/net

Arogan, Bupati yang Blokir Bandara harus Ditegur

MINGGU, 22 DESEMBER 2013 | 14:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Perintah Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae, kepada anak buahnya untuk memblokir bandara Turalelo dikecam.

"Ini adalah tindakan arogan, tidak dapat dibenarkan sama sekali," tegas anggota Komisi Perhubungan DPR RI, Saleh Husin, (Minggu, 22/12).

Sebagai Kepala Daerah, sambung anggota Dewan dari NTT ini, seharusnya Marianus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukan malah menggunakan cara-cara preman dalam mengatasi sebuah persoalan.


Menurut Ketua DPP Partai Hanura ini, tindakan Bupati Ngada itu telah mencoreng dunia penerbangan Indonesia di mata internasional. "Untuk itu, Kemenhub (Kementerian Perhubungan) harus memberikan teguran ke Pemda setempat terkait masalah terebut," tegas Saleh.

Bupati Marianus Sae ditengarai memerintahkan sekelompok orang menduduki lintasan bandara Turalelo di Soa, Kabupaten Ngada, saat pesawat Merpati dari Kupang hendak mendarat sekira pukul 07:30 Wita, Sabtu (21/12).   

Penyebabnya, dia kesal karena karena ketinggalan pesawat Merpati dari Kupang menuju Kabupaten Ngada. Akibatnya, pesawat MA-60 Merpati tersebut terpaksa kembali ke Kupang dengan membawa 54 penumpang.

"(Persoalan ini) harusnya bisa dikomunikasikan secara baik dengan pihak maskapai. Tentu mereka (Merpati) bisa mencari jalan keluarnya, bukan dengan menutup bandara," kesal Saleh. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya