Berita

Jubir Demokrat: Timwas Century Jangan Berakrobat Politik

JUMAT, 20 DESEMBER 2013 | 19:07 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Demokrat menerima dan menghormati keputusan Rapat Paripurna DPR yang memperpanjang masa kerja  Tim Pengawas Penanganan Kasus Bailout Bank Century.

Namun, partai penguasa ini mengimbau agar Timwas tidak sekadar menjadi parade persengkongkolan besar untuk mendiskreditkan KPK, sehingga seolah-olah harus diawasi oleh DPR secara khusus kerjanya dalam kasus Century. Timwas harus fokus pada pengawasan penegakan hukum dan tidak sekadar berakrobat politik.

"KPK diawasi secara khusus kerjanya oleh Timwas Century. Ini sudah sangat clear. Saya kira ada persekongkolan jahat untuk mendiskreditkan KPK. Saya kira Timwas tidak perlu melakukan akrobat politik," jelas Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo di Jakarta, Jumat (20/12).


Lebih khusus, Partai Demokrat mendorong Timwas menelusuri penyelewengan yang dilakukan 10 debitur lama eks Century yang kembali berulah dan menggerogoti modal Bank Mutiara. "Coba ditelusuri ke 10 debitur ini, siapa mereka dan di belakang mereka," lanjut Ikhsan.

Ikhsan menilai, sampai sekarang tidak dilakukan penelusuran dan tindak lanjut oleh Timwas meski sudah dilaporkan ke Kepolisian oleh Bank Mutiara.

"Hal ini akibat politisasi berlebihan Timwas yang terus menerus menyoal posisi Wakil Presiden (Boediono), dan melupakan penjahat besar dan mastermind sebenarnya dari kasus Bank Century," tegas Ikhsan. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya