Berita

UNESCO/NET

Global

UNESCO Bekukan Hak Suara Amerika Serikat dan Israel

SABTU, 09 NOVEMBER 2013 | 10:24 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Badan PBB urusan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya membekukan hak suara Amerika Serikat dan Israel. Ini dilakukan setelah kedua negara itu tidak membayar konstribusi keuangan anggota yang telah menunggak selama dua tahun, hingga batas waktu ditentukan.

Kedua negara diberi waktu hingga Jumat (8/11) untuk membayar kontribusi keuangan yang selama ini tak dibayarkan. Namun hingga tenggat terlewati UNESCO mengaku tidak menerima pengiriman uang dari Amerika maupun Israel.

"Dengan rasa hormat, saya sangat menyesal (memutuskannya). Ini adalah aturan kami. Kami telah kehilangan kontributor terbesar kami. Ini (sebenarnya) memiliki pengaruh pada semua program kami," kata Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova, seperti dikutip dari New York Times (Sabtu, 9/11).


Negara adidaya itu enggan memberikan konstribusi finansial sejak Oktober 2011 atau setelah UNESCO menetapkan status keanggotaan penuh untuk Palestina. Berdasarkan UU, AS tidak bisa memberikan sumbangan keuangan kepada organisasi PBB yang mengakui keberadaan negara Palestina. Dengan demikian, AS harus rela haknya untuk memberikan suara di Majelis Umum dibekukan.

Saat menjadi anggota, AS memiliki peran penting dalam badan dunia ini. Setidaknya AS menyediakan dana sekitar 70 juta dolar AS atau sekitar 22 persen di luar anggaran tahunan. Namun selama AS "ngambek", UNESCO menutupi kekurangan itu dengan menciptakan dana darurat dari Arab Saudi, Qatar, Norwegia dan negara-negara lain. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya