Praktik suap menyuap yang menyeret Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tidak hanya terjadi terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten.
Informasi yang diperoleh Rakyat Merdeka Online, transaksi suap menyuap juga mewarnai sengketa Pilkada Kota Kediri. "Uang suapnya fantastis, totalnya Rp 20 miliar," kata sumber yang sejak awal terlibat Pemilukada Kota Kediri.
Suap diberikan antara lain ke Hakim MK dengan tujuan MK mengeluarkan putusan membatalkan gugatan pemohon dan menetapkan pasangan Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibbah sebagai pemenang Pilkada Kota Kediri.
Pilkada Kota Kediri digelar bersamaan dengan Pilkada Jatim, 29 Agustus 2013. Berdasarkan rekapitulasi hasil pemilihan yang dilakukan KPU Kota Kediri, pasangan nomor urut 6 Abdullah Abu Bakar-Lilik Muhibbah dinyatakan menang dengan selisih tipis dari pasangan incumbent, Samsul Ashar-Sunardi. Pasangan Samsul-Sunardi yang merupakan incumbent menggugat ke MK atas tuduhan adanya kontrak politik sebelum kampanye yang dilakukan pasangan Abdullah-Lilik.
Disebutkan, uang suap tersebut tidak dinikmati oleh seorang Hakim MK seperti yang terjadi dalam kasus Pilkada Kabupaten Gunung Mas dan Lebak, yang untuk sementara ini diungkap KPK hanya menyeret Akil Mochtar. Tapi, suap disalurkan ke beberapa penerima. Suap melibatkan jaringan si hakim.
"Transaksi suapnya Senin lalu bertepatan sidang di MK dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi."
Seperti diyakini publik bahwa suap terkait Pilkada Gunung Mas dan Lebak melibatkan jaringan Akil Mochtar selaku Ketua MK, suap menyuap di kasus sengketa Pilkada Kota Kediri juga terjadi demikian.
"Kasusnya mengarah ke sana (melibatkan jaringan)," kata sumber yang beberapa saat tadi, (Jumat, 4/10), mendatangi KPK untuk membuat pengaduan.
[dem]
