Rencana Pemprov DKI Jakarta membongkar pagar yang ada di sepanjang Jalan Sudirman-MH. Thamrin, Jakarta Pusat, nampaknya tak mudah untuk direalisasi.
Pasalnya, sepanjang area tersebut dipenuhi gedung-gedung mulai perkantoran, Kedutaan Besar sampai pusat perbelanjaan. Pemprov DKI masih mengukur rencana itu lebih jauh agar nantinya tidak menimbulkan gesekan kepentingan.
"Kalau kebijakan dikeluarkan harus dilaksanakan. Jangan sampai dikeluarkan malah kepentok (kepentingan). Disitu kan ada kedutaan. Ada Bank Indonesia (BI) juga kan," ujar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (30/9).
Dari informasi yang diterimanya, Joko Widodo menerangkan, dari informasi yang diterimanya, pihak kantor kedubes menolak pembongkaran pagar milik mereka dengan alasan keamanan.
"Karena rata-rata pemilik itu menyampaikan siapa yang jamin keamanannya. Nah itu yang harus dijawab juga kan," paparnya.
Meski diakuinya pihak Pemprov belum bisa menjawab masalah keamanan itu, Jokowi berpendapat keberadaan pagar pun tak bisa dijadikan patokan bahwa gedung bebas aksi pencurian.
"Sebetulnya keamanan gedung kan sudah ada ya. Apa mentang-mentang di pagar jadi maling nggak bisa loncat? Diberi pagar tiga meter pun maling bisa loncat," katanya
.[wid]
