Soal Keterwakilan Perempuan, Parpol Jangan Lawan Konstitusi

Pesta demokrasi lima tahunan masih menyisakan persoalan mendasar bagi perempuan Indonesia. Pasalnya keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik elektoral Indonesia masih belum dilaksanakan dengan baik oleh partai politik.

"Ini memprihatinkan sebab selama lebih dari tiga dasawarsa, publik politik nasional masih biasa gender dan menafikan peran politik kaum perempuan. Parpol tak pernah serius memprioritaskan perempuan untuk berkarya dalam politik Indonesia," jelas Ketua Bidang Pengurus Pusat Gerakan Perempuan Indonesia (PP Genesia), Zahra, dalam keterangan persnya, Senin (30/9).

Selama ini negara sudah akomodatif terhadap wacana dan tuntutan keterwakilan politik perempuan seperti tercermin dalam UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 10/2008 tentang Pemilihan Umum. Namun, harus disadari bahwa ruang ekspresi politik perempuan yang diberikan negara dan para elite partai masih jauh dari spirit keadilan dan keseteraan.

"Padahal representasi politik perempuan merupakan satu elemen penting jika kita ingin menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif demokrasi yang ramah jender (gender democracy). Berbeda dengan para politisi laki-laki yang lebih asyik dengan narasi-narasi politik besar, kalangan aktivis perempuan akan fokus dan konsisten untuk memperjuangkan kuota 30 persen representasi politik perempuan sebagai agenda perjuangan bersama, " tegasnya.

Merespons itu, Zahra mendesak parpol lebih serius dan tidak membangkang terhadap konstitusi khususnya keterwakilan perempuan dalam parlemen. Jika membangkang, Zahra mengimbau perempuan Indonesia tidak memilih parpol tersebut dalam Pemilu 2014 mendatang.

"Kita minta parpol serius menjalankan aturan keterwakilan perempuan, jangan hanya sebagai pemanis saja. Jika terus meminggirkan perempuan, jangan pilih parpol tersebut," pungkasnya. [dem]