Pernyataan yang dilontarkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin tidak pernah konsisten dan selalu berputar-putar. Untuk menguji makna dan kualitasnya memerlukan tingkat ketelitian yang sangat tinggi.
"Kalau hanya mengikuti pernyataan Nazarudin tanpa mengaitkannya dengan kualitas pengakuan dia sejak diburu KPK, publik akan kecewa," ujar Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Junisab Akbar pada wartawan, Kamis (26/9).
Setelah coba mempercayai informasi Nazaruddin sampai menangani kasus yang dituduhkan kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sampai sekarang KPK tidak bisa dengan lugas membuktikan tuduhan tersebut. Bahkan IAW kata Junisab, mendapat informasi bahwa diduga pimpinan KPK 'kelimpungan' dalam upaya menyeret Anas ke penuntutan sampai persidangan karena kekurangan alat bukti. Jadi sekarang KPK terjebak permainan politik.
Saat ini Nazarudin diasumsikan sebagai orang yang tahu banyak hal yang tidak banyak diketahui publik. Namun nyatanya sampai saat ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak pernah mau untuk mengakuinya sebagai orang yang patut untuk diberi perlindungan atas apa yang diketahuinya.
"Kualitas kejujuran dia sangat jauh berbeda dengan sejawatnya Mindo Rosalina Manullang dan Yulianis yang diproteksi LPSK," tuturnya.
Untuk itu, KPK diminta tidak terjebak dalam gegap gempita 'pengakuan politis' Nazarudin. Teriakan dia itu lebih bermuatan politik ketimbang maksud baik untuk menegakkan kebenaran
"Lebih baik KPK menggunakan mekanisme yang lain agar tidak terseret dalam pusaran politik yang diciptakan tersebut," tutup mantan anggota Komisi III DPR RI itu.
[dem]
