Kegusaran Wakil Ketua Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqqodas terhadap penggunaan bantuan sosial (bansos) dari APBD yang oleh kepala daerah demi mempertahankan kekuasaan dalam pemilu kepala daerah (pilkada) direspon positif koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi.
“Tren para petahana merampok APBD untuk mempertahankan kekuasaan dalam pilkada, yang dikemas dalam belanja sosial dengan bentuk bagi-bagi bansos, hibah, dll, benar-benar sudah melampoi batas. Ratusan triliun rupiah uang rakyat mereka salahgunakan. Makanya, kegelisahan Busyro Muqqodas harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata oleh KPK,†katanya.
Seperti diketahui, dalam dialog akademis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (23/9), Busyro mengatakan: “Kalau Cuma bagi-bagi bansos jelang pilkada, siapa pun bisa jadi kepala daerah!â€
Pernyataan pimpinan KPK ini memang tidak terlepas dari sengketa pilgub Jatim yang baru kelar dan dimenangi pasangan petahana Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa), tapi kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Soemawiredja (Berkah). Sidang pertama gugatan pasangan Berkah akan digelar MK siang ini (24/9).
Menurut DR Otto Hasibuan, SH, pengacara Berkah, pasangan Karsa patut dapat diduga menggunakan APBD (bansos) sekitar Rp 5 triliun untuk memenangi pilgub. Selain itu, ada dugaan pula KPU Jatim melakukan persekongkolan untuk, secara sistematis, menyingkirkan pasangan Berkah. Antara lain dengan mendiskualifikasi Berkah.
Untung hal ini tercium DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), yang kemudian menganulir keputusan KPU Jatim. Namun, menurut Otto, meskipun Berkah sudah kehilangan waktu untuk persiapan, dalam penyelenggaraan pilgub selanjutnya, KPU dan Bawaslu Jatim ternyata masih melakukan tindak diskriminatif terhadap pasangan Berkah.
Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie Massardi, yang bersama Ray Rangkuti, Jerry Sumampow dan Sebastian Salang, mengamati proses pilgub Jatim selama hampir sebulan, melihat banyak masalah di sana.
“Penggelontoran dana APBD (bansos) yang luar biasa besar di Jatim bisa berjalan sangat mulus karena Partai Demokrat, pengusung Karsa, menguasai mayoritas parlemen di sana. Sementara Gubernur Soekarwo merupakan jangkar terakhir partai pimpinan SBY di Jawa, setelah calon mereka kalah di Banten, DKI Jakarta, Jabar dan Jateng," ujarnya.
“Jadi Demokrat pasti akan bekerja ekstra keras untuk mempertahankan satu-satunya jangkar di pulau Jawa. Makanya, jangan heran bila ada orang Demokrat Jatim yang memimpin langsung operasi pembagian bansos,†ujar jubir presiden era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.
Makanya, Adhie sepakat bila duet KPK-MK memulai kiprahnya dalam membersihkan demokrasi (pemilu) dari Jatim. Sebab hanya pemilu bersih yang bisa menghasilkan pemimpin yang bersih dan amanah.
“Bayangkan, kalau untuk mempertahankan kekuasaan setiap gubernur mengemas belanja sosial (bansos) Rp 2,5 T, 508 bupati/walikota se Indonesia menggunakan rata-rata Rp 500 M, maka setiap periode tak kurang dari Rp 300an uang rakyat ludes hanya untuk baliho, kaos dan nasi bungkus,†katanya.
“Duet KPK-MK harus mengambil keputusan spektakuler untuk menghentikan korupsi yang menimbulkan kerusakan dahsyat terhadap demokrasi kita, dan membuat jera para pelaku,†pungkas Adhie.
[dem]
