Korps HMI Wati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Kohati PB HMI) menolak hukuman mati bagi Wilfrida Soik. Untuk itu, Negara dan pemerintah didesak untuk aktif melakukan penyelamatan terhadap TKI asal Nusa Tenggara Timur itu.
"Kohati PB HMI mendesak Kementrian Luar Negeri untuk melakukan lobby politik terhadap Malaysia untuk tidak menetapkan vonis hukuman mati terhadap Wilfrida," ujar Ketua Umum Kohati PBHMI, Endah Cahya Immawati, dalam keterangannya, Senin (23/9).
Wilfrida merupakan TKI di bawah umur yang menjadi korban trafficking. Dia diberangkatkan menjadi TKI saat usianya belum genap 17 tahun, yang semestinya belum bisa dipekerjakan di luar negeri untuk menjadi TKI. Wilfrida diberangkatkan saat Indonesia sedang merotarium pemberangkatan TKI ke Malaysia. Maka atas kelalaian tersebut Wilfrida adalah korban berlapis yang harus dilindungi oleh Negara.
"Kementerian Dalam Negeri harus mengusut lolosnya Wilfrida diberangkatkan ke Malaysia pada saat Moratorium TKI ke Malaysia sedang diberlakukan.
Wilfrida berangkat ke Malaysia melalui jasa perorangan bernama Denny, yang tinggal di Kupang, NTT. Wilfrida dikirimkan menjadi TKI tanpa dokumen ketenagakerjaan pada 26 November 2010.
"BNP2TKI harus menindak tegas agen individu yang ilegal yang telah memberangkatkan Wilfrida yang masih usia anak," kata Endah.
Wilfrida, katanya, melakukan pembelaan diri atas kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Makanya, hukuman mati tidaklah setimpal. Jika pada 30 September mendatang Wilfrida tetap divonis hukuman mati, maka artinya Malaysia telah melakukan ketimpangan hukum, dan Malaysia tidak mengindahkan prinsip-prinsip HAM.
"Pemerintah harus mengungkap sindikat perdagangan orang yang diam-diam masih menjamur. Wilfrida adalah salah satu korban perdagangan orang yang teridentidikasi dari ribuan korban yang lain," demikian Endah.
[dem]
