Usulan pemerintah agar pemilihan bupati/walikota tidak dilakukan sepaket dengan wakilnya dinilai sudah tepat. Wakil bupati/walikota memang sebaiknya dipilih oleh pemenang pilkada. Dengan begitu, fenomena perpecahan antara bupati dan wakilnya dapat dihindari.
Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay Partaonan, dalam perbincangan Sabtu siang (21/9).
Setidaknya ada dua keuntungan kalau hanya bupati/walikota yang dipilih. Pertama, wakil diangkat dan dipilih secara otonom oleh bupati/walikota. Dengan demikian, loyalitas wakilnya menjadi total.
Kedua, delegasi tugas menjadi lebih baik karena organisasi pemerintah dipimpin secara vertikal oleh seorang pejabat. Selama ini, sering terjadi pertentangan antara kepala daerah dan wakilnya karena merasa punya kontribusi yang sama besar. Akhirnya tidak jarang, distribusi kewenangan antara bupati/walikota dengan wakilnya menjadi rancu dan tidak jelas.
Namun perlu ditegaskan bahwa wakil yang akan dipilih semestinya berasal dari birokrat karier yang sudah mengerti betul tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Walupun misalnya, bupati/walikota bukan berasal dari birokrat, tetapi kalau didukung oleh wakil yang memiliki latar belakang birokrat, diharapkan akan terjadi sinergi yang baik di dalam mengelola kepentingan masyarakat.
"Kalau bupati/walikota dan wakilnya tidak memiliki pengalaman dalam birokrasi, roda pemerintahan bisa berjalan lambat. Akan banyak program pemerintah yang tersendat. Tetapi kalau salah satunya itu memiliki pengalaman dalam birokrat, kekhawatiran terhadap hal itu menjadi tidak ada," demikian Saleh.
[dem]
