Duplikasi Filipina, Dirikan BUMN PJBMI-PJTKI!

Pemerintah hendaknya menduplikasi metoda Filipina dalam mengurus buruh migran. Fakta membuktikan, keseluruhan biaya yang dikenakan kepada migran Filipina hanya 10% dari migran Indonesia.

"Maka tak usah debat panjang, duplikasi saja metoda Filipina. Inilah langkah paling ringkas agar negara jangan lagi mengeksploitasi rakyat demi kemakmuran para pejabat," kata Ketua Migran Center, Sihol Manullang, dalam diskusi di Indemo, Jakarta, Rabu (18/9).

Indonesia Democracy Monitor (Indemo), adalah kelompok yang dimotori Hariman Siregar, dedengkot pergerakan mahasiswa 1974, sementara Migran Center didirikan oleh Barusan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP atau Relawan Jokowi).

Selama ini, kata Sihol, migran dieksploitasi. Supaya bisa menjadi migran, seseorang harus teken dulu potong gaji 9 sampai 10 bulan sebagai fee untuk agency. Padahal, pembeli jasa di luar sudah membayar agency fee tersebut. Makanya, kata dia, hal itu hanya menjadi upeti resmi untuk pejabat.

Untuk itu dia mendesak pemerintah harus segera mendirikan BUMN Perusahaan Jasa BMI (PJBMI) atau Perusahaan Jasa TKI (PJTKI). BUMN langsung bekerja sama dengan desa di seluruh Indonesia, di mana pemerintah memberi subsidi melalui pengurusan dokumen gratis. Kalau pun ada potongan bagi migran, jangan lebih dari sebulan gaji.

Migran Center berpendapat, KPK perlu menempatkan petugas dalam pengurusan dokumen. Jangan hanya bekerja sama dengan Pemda DKI, KPK seharusnya juga membantu migran, dengan menempatkan petugas mengawasi proses dokumen.

"Supaya KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yang katanya gratis, nyatanya memang gratis. Jangan seperti sekarang, katanya saja, nyatanya lain. Juga dokumen lain dan pelatihan yang menjadi objek bisnis PJTKI dan pejabat," kata Sihol. [dem]