Berita

Hukum

Demo BI, Gerak Indonesia Tuntut Bersihkan BTN dari Koruptor

SELASA, 17 SEPTEMBER 2013 | 21:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia) kembali melakukan aksi turun ke jalan menuntut pembersihan Bank Tabungan Negara dari koruptor. Aksi dilakukan antara lain di Gedung Bank Indonesia.

Dalam orasinya, Teddy selaku kordinator aksi, praktik korupsi di Bank BTN antara lain terjadi di BTN Syariah Cabang Makassar hingga merugikan uang negara Rp 70 miliar melibatkan mantan Direktur Utama BTN Iqbal Lantanro dan kroni-kroninya.

"Sebagai Bank dibawah naungan BUMN, BTN harus bersih dari koruptor. Tangkap mafia-mafia yang dengan seenaknya mengeruk uang negara di BTN," katanya di depan Gedung BI, Selasa (17/9).


Selain itu, kata Teddy, indikasi korupsi Iqbal Lantanro cs di BTN juga tercium dalam pembukaan kantor cabang dan kantor kas baru dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 10 miliar. Modus korupsi lain adalah dengan merekayasa laporan keuangan (window dressing) dan setoran penambahan modal di PT BGU sebesar Rp 58 miliar. Iqbal, kata Teddy lagi, juga terindikasi melakukan korupsi premi asuransi BTN sebesar Rp 1 triliun, selain diduga pernah melakukan suap kepada Kejati DKI Jakarta melalui Law Firm Hendrikus.

Pengangkatan Mas Guntur Dwi sebagai Direktur BTN, katanya, kuat diduga hasil konspirasi Iqbal untuk mengamankan kejahatan yang dia lakukan selama menjabat Dirut BTN. Mas Guntur Dwi yang nyata-nyata melakukan pelanggaran integritas dalam kategori sangat berat dan pernah dikenakan sanksi penurunan jabatan dari Kepala Cabang Kelas Utama menjadi Wakil Kepala Divisi  karena tindakannya mengakibatkan Bank BTN melakukan write off senilai Rp 554,2 miliar dan menurunnya aset Bank BTN Medan sebesar 85,77 %, tapi dia tetap diangkat jadi Dirut BTN.

"Kami mendesak kepada KPK, BI dan Kementerian BUMN untuk mengusut kekayaan Iqbal Lantanro," kata Teddy, yang setelah 30 menit berada di Gedung BI melanjutkan aksi bersama rekan-rekannya di Gedung Kementerian BUMN dan KPK. [dem]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

Tidak Mengutuk Tapi Ayo Gugat Israel di PBB

Minggu, 05 April 2026 | 01:55

Energi Transisi Sulap Desa Rentan jadi Resisten

Minggu, 05 April 2026 | 01:32

1.305 Rekomendasi Audit BPK di Kementerian PU Belum Tuntas

Minggu, 05 April 2026 | 01:10

Pakistan Gratiskan Transportasi Umum Buntut Demo Kenaikan BBM

Minggu, 05 April 2026 | 00:52

Menang di Tingkat Kasasi, Natalia Rusli Fokus Kawal Perkara Pidana

Minggu, 05 April 2026 | 00:32

Pemerintah Desak DK-PBB Lindungi Pasukan Perdamaian di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 00:12

Pelni Sukses Layani 467 Ribu Penumpang Selama Arus Mudik-Balik Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 23:57

KSAD: Tiga Prajurit Gugur, Kami Sangat Kehilangan

Sabtu, 04 April 2026 | 23:32

Menlu Ungkap Ada Tiga Prajurit TNI Lagi Terluka di Lebanon

Sabtu, 04 April 2026 | 23:11

ITERA: Fenomena Langit Lampung Timur Diduga Sampah Antariksa Roket China

Sabtu, 04 April 2026 | 22:42

Selengkapnya