Berita

Hukum

Demo BI, Gerak Indonesia Tuntut Bersihkan BTN dari Koruptor

SELASA, 17 SEPTEMBER 2013 | 21:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia) kembali melakukan aksi turun ke jalan menuntut pembersihan Bank Tabungan Negara dari koruptor. Aksi dilakukan antara lain di Gedung Bank Indonesia.

Dalam orasinya, Teddy selaku kordinator aksi, praktik korupsi di Bank BTN antara lain terjadi di BTN Syariah Cabang Makassar hingga merugikan uang negara Rp 70 miliar melibatkan mantan Direktur Utama BTN Iqbal Lantanro dan kroni-kroninya.

"Sebagai Bank dibawah naungan BUMN, BTN harus bersih dari koruptor. Tangkap mafia-mafia yang dengan seenaknya mengeruk uang negara di BTN," katanya di depan Gedung BI, Selasa (17/9).


Selain itu, kata Teddy, indikasi korupsi Iqbal Lantanro cs di BTN juga tercium dalam pembukaan kantor cabang dan kantor kas baru dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 10 miliar. Modus korupsi lain adalah dengan merekayasa laporan keuangan (window dressing) dan setoran penambahan modal di PT BGU sebesar Rp 58 miliar. Iqbal, kata Teddy lagi, juga terindikasi melakukan korupsi premi asuransi BTN sebesar Rp 1 triliun, selain diduga pernah melakukan suap kepada Kejati DKI Jakarta melalui Law Firm Hendrikus.

Pengangkatan Mas Guntur Dwi sebagai Direktur BTN, katanya, kuat diduga hasil konspirasi Iqbal untuk mengamankan kejahatan yang dia lakukan selama menjabat Dirut BTN. Mas Guntur Dwi yang nyata-nyata melakukan pelanggaran integritas dalam kategori sangat berat dan pernah dikenakan sanksi penurunan jabatan dari Kepala Cabang Kelas Utama menjadi Wakil Kepala Divisi  karena tindakannya mengakibatkan Bank BTN melakukan write off senilai Rp 554,2 miliar dan menurunnya aset Bank BTN Medan sebesar 85,77 %, tapi dia tetap diangkat jadi Dirut BTN.

"Kami mendesak kepada KPK, BI dan Kementerian BUMN untuk mengusut kekayaan Iqbal Lantanro," kata Teddy, yang setelah 30 menit berada di Gedung BI melanjutkan aksi bersama rekan-rekannya di Gedung Kementerian BUMN dan KPK. [dem]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

UPDATE

Diminati Klub Azerbaijan, Persib Siap Lepas Eliano Reijnders?

Sabtu, 04 April 2026 | 15:58

Investasi Emas untuk Keuntungan Maksimal: Mengapa Harus Disimpan dalam Jangka Panjang?

Sabtu, 04 April 2026 | 15:37

Harga Plastik Melonjak, Pengamat Ingatkan Dampaknya Bisa Lebih Berbahaya dari BBM

Sabtu, 04 April 2026 | 14:49

DPR Minta ASN yang WFH Dipantau Ketat!

Sabtu, 04 April 2026 | 14:31

Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Pemilihan Terdampak Gempa Sulut-Malut

Sabtu, 04 April 2026 | 14:00

DPR Minta Pemda Pertahankan Guru PPPK Paruh Waktu di Tengah Efisiensi Anggaran

Sabtu, 04 April 2026 | 13:47

Trump Digugat Dua Lusin Negara Bagian Terkait Pemilu

Sabtu, 04 April 2026 | 13:24

Daftar Tayang Bioskop April 2026: Dari Petualangan Galaksi Mario hingga Ketegangan Horor Lokal

Sabtu, 04 April 2026 | 13:22

Ledakan di Markas PBB Lebanon Kembali Lukai 3 Prajurit TNI, 2 Luka Serius

Sabtu, 04 April 2026 | 13:01

Sindiran Iran ke AS Menggema di Tengah “Pembersihan” Pentagon

Sabtu, 04 April 2026 | 12:51

Selengkapnya