Berita

Hukum

Demo BI, Gerak Indonesia Tuntut Bersihkan BTN dari Koruptor

SELASA, 17 SEPTEMBER 2013 | 21:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia) kembali melakukan aksi turun ke jalan menuntut pembersihan Bank Tabungan Negara dari koruptor. Aksi dilakukan antara lain di Gedung Bank Indonesia.

Dalam orasinya, Teddy selaku kordinator aksi, praktik korupsi di Bank BTN antara lain terjadi di BTN Syariah Cabang Makassar hingga merugikan uang negara Rp 70 miliar melibatkan mantan Direktur Utama BTN Iqbal Lantanro dan kroni-kroninya.

"Sebagai Bank dibawah naungan BUMN, BTN harus bersih dari koruptor. Tangkap mafia-mafia yang dengan seenaknya mengeruk uang negara di BTN," katanya di depan Gedung BI, Selasa (17/9).


Selain itu, kata Teddy, indikasi korupsi Iqbal Lantanro cs di BTN juga tercium dalam pembukaan kantor cabang dan kantor kas baru dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 10 miliar. Modus korupsi lain adalah dengan merekayasa laporan keuangan (window dressing) dan setoran penambahan modal di PT BGU sebesar Rp 58 miliar. Iqbal, kata Teddy lagi, juga terindikasi melakukan korupsi premi asuransi BTN sebesar Rp 1 triliun, selain diduga pernah melakukan suap kepada Kejati DKI Jakarta melalui Law Firm Hendrikus.

Pengangkatan Mas Guntur Dwi sebagai Direktur BTN, katanya, kuat diduga hasil konspirasi Iqbal untuk mengamankan kejahatan yang dia lakukan selama menjabat Dirut BTN. Mas Guntur Dwi yang nyata-nyata melakukan pelanggaran integritas dalam kategori sangat berat dan pernah dikenakan sanksi penurunan jabatan dari Kepala Cabang Kelas Utama menjadi Wakil Kepala Divisi  karena tindakannya mengakibatkan Bank BTN melakukan write off senilai Rp 554,2 miliar dan menurunnya aset Bank BTN Medan sebesar 85,77 %, tapi dia tetap diangkat jadi Dirut BTN.

"Kami mendesak kepada KPK, BI dan Kementerian BUMN untuk mengusut kekayaan Iqbal Lantanro," kata Teddy, yang setelah 30 menit berada di Gedung BI melanjutkan aksi bersama rekan-rekannya di Gedung Kementerian BUMN dan KPK. [dem]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Prabowo Perkuat Iklim Investasi Lewat IIFC

Minggu, 02 Agustus 2026 | 06:16

Jaksa Terbebani Pembuktian Ijazah Jokowi Asli

Minggu, 02 Agustus 2026 | 06:07

Kelahiran, Kejayaan, dan Runtuhnya Kekaisaran Romawi

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:40

Puluhan Ribu Warga Maroko Kabur ke Spanyol dengan Berenang

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:23

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Memetakan Lagu Tilawah Al-Qur’an

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:31

Jokowi ke kader PSI NTT: Kalau Butuh Bantuan Boleh ke Solo

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:21

Relawan Slamet Ariyadi Kawal PAN Menuju Tiga Besar 2029

Minggu, 02 Agustus 2026 | 04:06

Pembentukan IIFC Bisa Dongkrak Posisi RI di Panggung Ekonomi Global

Minggu, 02 Agustus 2026 | 03:40

Kompetensi Guru Naik 700 Persen

Minggu, 02 Agustus 2026 | 03:20

Selengkapnya