Partai Gerindra menolak kebijakan pemerintah mengijinkan hadirnya low cost green car (LCGC) alias mobil murah. Bagi partai besutan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto itu, pemerintah tidak melihat permasalahan tentang mobil murah dengan perspektif yang lebih luas dalam kepentingan transportasi publik.
Kebijakan pemerintah pusat mendukung hadirnya mobil murah, bertentangan dengan upaya yang dilakukan pemerintah daerah seperti DKI Jakarta dalam mengurangi penggunaan mobil pribadi yang menyebabkan kemacetan. Pemerintah DKI Jakarta, antara lain, sedang menjalankan program peremajaan Kopaja dan Metromini, penambahan armada TransJakarta, pembangunan MRT, pengadaan bus pariwisata bertingkat, dan rencana sinergi tiket tunggal untuk seluruh moda transportasi publik.
"Sisi lain yang diabaikan oleh pemerintah dan menteri perindustrian adalah dimensi sosial akibat kebijakan mobil murah. Kebijakan tersebut hanya akan membuat infrastuktur jalan didominasi oleh kendaraan pribadi, dan itu akan mengakibatkan pengguna transportasi publik tersingkir," begitu kicauan di akun resmi milik Partai Gerindra, @Gerindra, Selasa (17/9).
Alih-alih ingin membuat masyarakat memiliki kendaraan dengan murah, kebijakan mobil murah akan membuat masalah baru dalam struktur sosial kota. Kebijakan tersebut akan membuat ruang kota menjadi kontestatif antara pemilik kendaraan pribadi dengan pengguna transportasi publik.
"Seharusnya pemerintah dapat melihat, sebelum adanya kebijakan tersebut, masyarakat kita sudah berlomba-lomba memiliki mobil. Karena dalam pemikiran masyarakat kita mobil dianggap sebagai simbol sosial ekonomi," begitu kicauan lanjut dari @Gerindra.
Kebijakan mobil murah, juga akan melahirkan kelompok sosial baru yang sering disebut dengan 'Orang Kaya Baru' (OKB). Seharusnya pemerintah sadar bahwa masalah yang dihadapi Jakarta dan kota-kota lain sudahlah cukup rumit dan belum terselesaikan.
"Apapun alasannya pengadaan mobil murah hanya akan menambah Jakarta dan kota-kota lain semakin sesak dengan kendaraan pribadi."
[dem]
