Berita

foto: net

Kesehatan

Kenaikan Cukai Rokok Hanya Untungkan yang Ilegal

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2013 | 19:24 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Industri rokok Indonesia menolak keras rencana pemerintah menaikkan pajak atau cukai menjadi 10 persen dari harga rokok saat ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) Jawa Tengah, Ahmad Guntur, dan Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moefti, lewat rilis, Kamis (5/9).

"Apabila pemerintah bersikeras, pengusaha rokok khususnya yang kecil dan menengah akan semakin terjepit dan sulit bersaing. Dan, yang mengambil keuntungan adalah rokok ilegal," seru mereka.


Mereka tegaskan bahwa akan mematuhi hukum UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Namun, sangat keberatan jika pemerintah akan tetap menaikkan cukai di tahun 2014. Kenaikan cukai tersebut tidak sesuai dengan penjelasan UU yang akan diimplementasikan pada 1 Januari 2014 itu.

"Dalam proses implementasi pajak daerah rokok jelas disebutkan dalam penjelasannya bahwa tidak ada kenaikan cukai ," tegas Guntur.

Muhaimin Moefti menambahkan, kenaikan pajak juga akan berpengaruh kepada ketenagakerjaan. Ia mengkuatirkan perusahaan rokok kecil dan menengah banyak gulung tikar.

"Pada prinsipnya, kami akan mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini UU 28/2009. Namun, kami dengan tegas menolak kenaikan cukai di tahun depan. Masih banyak cara untuk melakukan optimalisasi penerimaan cukai dan salah satunya adalah pemberantasan rokok-rokok illegal," tutur Muhaimin.

Formasi dan Gaprindo sebagai wadah perhimpunan para pelaku industri rokok di Indonesia benar-benar berharap pemerintah serius mendengarkan permintaan mereka.

"Bayangkan, berapa banyak jumlah pengangguran yang akan diakibatkannya. Semoga pemerintah bertindak adill," ujar Guntur. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Timur Tengah Memanas, PKB Ingatkan Ancaman Lonjakan Harga Pupuk

Sabtu, 28 Maret 2026 | 13:53

Likuiditas Februari Tumbuh 8,7 Persen, Ditopang Belanja Pemerintah dan Kredit

Sabtu, 28 Maret 2026 | 13:38

Trump Bikin Gaduh Lagi, Hormuz Disebut “Selat Trump"

Sabtu, 28 Maret 2026 | 12:53

Krisis BBM Sri Lanka Mulai Mengancam Sektor Pangan

Sabtu, 28 Maret 2026 | 12:17

Arus Balik Lebaran 2026 Dorong Rekor Baru Penumpang Kereta Api

Sabtu, 28 Maret 2026 | 11:53

Beban Utang AS: Masalah Besar yang Masih Diabaikan Pasar

Sabtu, 28 Maret 2026 | 11:24

IHSG Lesu Pasca Libur Lebaran, Asing Ramai-ramai Jual Saham

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:52

Amerika Sesumbar Bisa Habisi Iran dalam Hitungan Minggu Tanpa Perang Darat

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:40

Kapal Pertamina Masih Tertahan di Hormuz, DPR Desak Presiden Turun Tangan!

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:28

Komisi XII DPR: WFH Bukan Solusi Tunggal untuk Hemat Energi!

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:12

Selengkapnya