Ketum Muhammadiyah Sarankan Pembatasan Dana Kampanye

Adalah sebuah masalah besar bila partai politik dengan mudah menerima bantuan dari pihak manapun tanpa ada batasan.

Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, bila tidak ada pembatasan terhadap dana kampanye partai, caleg maupun capres di Pemilihan 2014, maka yang terjadi adalah penguasaan dunia politik oleh pemilik modal.

"Saya kira itu masalah besar kalau partai politik dengan mudah dapat bantuan dari manapun, maka yang kaya akan menguasai dan politik akan dikuasai pemodal yang membuat politik kita punya ongkos besar," jelas Din kepada wartawan di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, usai bertemu Presiden PKS, Anis Matta, Selasa (21/5).

Menurut dia, ongkos politik yang besar ini menumbuhsuburkan korupsi. Lebih parah lagi bila ada sikap permisif dalam sistem dan budaya politik kita.

"Penerimaan dana itu harus dicatat dan transparan. Jangan dibebaskan begitu saja terutama iklan dan pemberitaannya. Kalau politik kita masih seperti itu, tidak ada perubahan mendasar," katanya.

"Sistem pendanaan dibatasi dan paling penting harus ada audit independen. Mungkin harus ada pembatasan biaya kampanye pada parpol dan calon legislatif maupun presiden," tegasnya. [ald]