Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam yang juga inisiator Tim Terpadu Riset Mandiri, Andi Arief, tidak memahami persis mengapa pertemuan di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemarin (Jumat, 26/4) bisa menyatakan bahwa riset yang dilakukan di situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, tidak menggunakan kaidah ilmiah.
Mereka yang berkumpul di Puslit Arkenas itu membuat petisi yang meminta agar penelitian di Gunung Padang dihentikan.
"Mereka tidak menjelaskan di mana letak tidak ilmiahnya. Apakah yang dimaksud ilmiah itu adalah duplikasi riset seperti yang berulangkali dilakukan oleh peneliti atas sebuah objek seperti praktek selama ini? Ataukah yang disebut ilmiah itu adalah habisnya uang pemerintah namun proyek penelitian di Trowulan, misalnya, gagal dibereskan oleh Prof. Munardjito?" gugat Andi Arief kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (27/4).
Prof. Munardjito yang dimaksud Andi Arief adalah arkeolog senior di Puslit Arkenas. Prof. Munardjito sedianya juga memimpin tim dari Puslit Arkenas dalam penelitian di Gunung Padang.
Andi Arief menduga, segelintir ahli yang ikut dalam pertemuan di Puslit Arkenas kemarin bukan saja tidak ingin kemajuan masa lalu nenek moyang bangsa Indonesia diungkap, tetapi mereka juga adalah kaki tangan "pembuat sejarah" yang berkeinginan agar bangsa Indonesia selamanya merasa berada di bawah bangsa-bangsa lain.
Â
Mantan pendiri Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) ini menilai, sepanjang temuan sementara Tim Terpadu Riset Mandiri tidak atau belum bisa dibantah dengan hasil peneltian lain maka tidak ada alasan mengatakan riset tersebut tidak menggunakan kaidah ilmiah.
"Mereka yang berkumpul di Puslit Arkenas itu tidak sedikitpun punya perasaan malu terhadap terhadap kebohongan-kebohongan intelektual mereka selama ini. Sudah berapa uang negara yang mereka habiskan selama ini," kata dia lagi.
Andi Arief lebih jauh meminta agar tiga menteri bertanggung jawab atas kebohongan penelitian yang dilakukan pada ahli di bawah kementerian yang mereka pimpin. Ketiga menteri itu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, dan Menteri Riset dan Teknologi Muhammad Hatta.
"Mereka ini sudah tidak lagi adil sejak dalam berpikir. Kalau di Jepang, menteri-menteri seperti ini sudah mundur," tegasnya.
Selain ketiga menteri itu, seorang Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga harus mundur karena ikut bertanggung jawab dalam laporan penelitian manipulatif itu.
Hubungan Tim Terpadu Riset Mandiri dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya sempat membaik. Pekan lalu (Selasa, 16/4), Wakil Mendikbud Wiendu Nuryanti bertemu Tim Terpadu Riset Mandiri untuk membicarakan penelitian di Gunung Padang. Dalam pertemuan di Kantor Kemendikbud itu tim peneliti Gunung Padang diwakili Dr. Budiarto Ontowirjo yang juga peneliti di BPPT dan Dr. Lily Tjahjandari dari Universitas Indonesia. Andi Arief pun hadir dalam pertemuan itu.
Menurut Wiendu, temuan di Gunung Padang sudah menjadi wacana internasional. Wiendu juga mengatakan bwah hasil penelitian Gunung Padang akan dibawa ke ajang World Culture Forum (WCF) 2013 yang digelar UNESCO bulan November 2013. Selain itu, Wiendu juga menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan program jangka panjang untuk menuntaskan penelitian di Gunung Padang.
[ald]
