Sidang yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pekan ini dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menguatkan kembali kecurigaan bahwa KPU sudah diintervensi oleh partai parlemen sejak awal.
Dalam agenda sidang perkara yang diajukan fungsionaris sejumlah parpol tak lolos verifikasi KPU dan dipimpin Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, kemarin, terungkap bukti yang menguatkan dugaan KPU melakukan kecurangan dalam verifikasi parpol.
Beberapa partai yang dinyatakan lolos oleh KPU disebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Yang paling mencolok adalah empat partai, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar dan Partai Hanura. Bahkan, bisa lebih.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow, kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu, mengingatkan bahwa pihaknya sudah dari awal menduga begitu banyak partai tidak lolos verifikasi administrasi.
Kecurigaan itu bermula saat KPU memundurkan jadwal pengumuman hasil verfikasi partai politik melalui sistem informasi partai politik (sipol) dari Selasa, 23 Oktober 2012, kemudian molor menjadi Kamis, 25 Oktober 2012, namun tertunda lagi sampai akhirnya diumumkan di Minggu, 28 Oktober 2012.
"Rumornya waktu itu, pemunduran jadwal karena hanya satu parpol yang lolos administratif yaitu Partai Nasdem," kata Jeirry, Jumat (19/4).
Sangat patut diduga, KPU memanipulasi data supaya yang lolos itu tak hanya Partai Nasdem. Yang Jeirry dengar waktu itu adalah rumor mengenai beberapa skenario untuk mengaburkan manipulasi.
"Muncul skenario 20 partai, tapi tidak mencukupi. Akhirnya, KPU sepakati cuma 16 parpol yang lolos syarat administrasi. Sedangkan empat parpol lain sepertinya sulit diperjuangan," ungkapnya.
Dengan terungkapnya dugaan manipulasi data parpol yang lolos verifikasi administrasi, maka proses verifikasi faktual pun kehilangan legitimasinya.
"Mungkin ada lebih banyak partai yang tidak lolos. Bahkan, bisa jadi semua parpol tidak lolos karena seperti saya katakan berulangkali bahwa aturan yang ditetapkan UU Pemilu itu terlalu berat," tegas Jeirry.
Jeirry mengutip kesaksian dari mantan Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum, Nanik Suwarti, dalam sidang DKPP kemarin, yang mengatakan seharusnya partai politik tak lolos verifikasi administrasi bukan saja Golkar, PKS, PPP, dan Hanura, tapi masih banyak lainnya.
"Kalau saya malah yakin cuma satu parpol yang lolos," tegasnya.
Jeirry kembali menegaskan, dugaan ada manipulasi data verifikasi itu dilakukan pada jeda waktu pemunduran hasil verifikasi administrasi. Dia juga mengatakan, hal ini juga yang memicu konflik di internal KPU. Awalnya, seluruh proses verifikasi diserahkan KPU ke sekretariat. Kemudian, KPU mungkin kaget ketika ditemukan ada banyak partai parlemen yang tidak tak lolos.
"Mungkin itu diketahui KPU sebelum 25 Oktober 2012. Akhirnya komisoner KPU
take over dan pengumuman hasil verifikasi diundur ke 28 Oktober," tuturnya.
[ald]
