Berita

ilustrasi

Komitmen Pemprov Kalteng Ciptakan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Layak Diapresiasi

Pejabat Wajib Pakai Pin 'Kalteng WTP 2012'
RABU, 23 JANUARI 2013 | 19:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih layak diapresiasi. Pasalnya, sejak tahun 2011 yang lalu, Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Pergub tentang komitmen meraih prediket WTP (wajar tanpa pengecualian) dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Salah satu dari isi Pergub tersebut adalah mewajibkan para pejabat mulai dari eselon III ke atas untuk memakai pin WTP pada saat bertugas. Dengan pemakaian pin itu, para pejabat diharapkan dapat mengejar target WTP sebagai provinsi terbaik dalam tata kelola keuangan yang ditetapkan oleh BPK. Pergub tersebut diberlakukan secara resmi sejak 2011.

"Pin ini membantu kami menjaga komitmen terhadap target itu. Selama memakai pin ini, tentu para pejabat terikat secara moral untuk bekerja secara professional dalam melayani masyarakat," ujar Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Syahrin Daulay, M.Eng, Sc, di Jakarta (Rabu, 23/1).

Menurut Syahrin, tahun 2011 yang lalu, Kalimantan Tengah telah memperoleh predikat WDP (wajar dengan pengecualian). Karena itu, Pemerintah Kalimantan Tengah optimis meraih WTP pada tahun 2012. Target akhirnya adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

"Walaupun pin ini dianggap sebagai imbaun moral, namun sangat efektif pada tataran implementasi. Bagaimana para pejabat mau main-main, sementara di dadanya tertulis jelas 'Kalteng WTP 2012'. Mereka yang berhubungan dengan pejabat pun tentu akan sangat berhati-hati setelah membaca pin ini," pungkas Syahrin. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya