Berita

prabowo subianto

Ketum Gerindra: Rakyat Indonesia Memang Ingin Pemimpin Kuat

RABU, 23 JANUARI 2013 | 10:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden SBY sah-sah saja mengatakan orang kuat (strong man) tidak kompatibel dengan kehidupan demokrasi karena bisa menjadi diktator, otoriter dan bahkan bisa mengorbankan rakyat dengan dalih menjaga keamanan nasional.

"Ya, beliau (SBY) bisa saja menyampaikan pendapatnya,"  ujar Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prof. Suhardi, saat dihubungi Rakyat Merdeka Online pagi ini (Rabu, 23/1).

Tapi yang jelas, berdasarkan survei yang pernah digelar Gerindra, mayoritas rakyat Indonesia menginginkan mempunyai pemimpin yang sangat kuat. Mereka berharap, pemimpin kuat bisa menciptakan kesejahteraan dan memastikan keamanan.

Apalagi Suhardi menambahkan, di beberapa negara, seperti Singapura, Korea Selatan, dan bahkan Jepang bisa maju karena dipimpin 'orang kuat'.

"Saya kira sudah terbukti di banyak negara Asia Timur khsusnya yang menunjukkan negara semacam itu. Kita butuh memimpin yang kuat untuk memastikan kesejahteran, keamanan," jelasnya.

Soal orang kuat disebut bisa menjadi diktator, katanya, hal itu hanya permainan kosa kata saja.

"Itu sebenarnya kata-kata negatif, yang bisa salah, bisa benar. Apakah benar kuat itu sama dengan diktator. Itu tergantung kosakata. Sebetulnya kalau seseorang itu bermanfaat sekali untuk rakyat, itu bukan otoriter. Orang kuat dikonotasikan negatif seolah-olah lebih memaksakan kehendak daripada memimpin dengan tegas," tandasnya.[zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya