JK Dinilai Abai Kepentingan Jangka Panjang

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai mengidap penyakit miopic atau rabun jauh. JK, panggilannya, tak melihat kepentingan jangka panjang sehingga langsung sekonyong-konyong menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya akan wacana pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke daerah lain.

Demikian disampaikan ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak (Sabtu, 19/1).

Menurut Dahnil, pemindahan Ibukota Negara bukan hanya karena Jakarta kerap banjir dan persoalan macet tak kunjung terselesaikan.

"Jakarta tentu harus dibenahi dengan berbagai permasalahannya seperti kemacetan dan banjir. Tapi Jakarta dalam jangka panjang tidak mungkin bisa menampung pelbagai pertumbuhan ekonomi yang pesat," sambung Dahnil.

Apalagi, pemindahan pusat pemerintahan setidaknya dapat menjadi salah satu cara menggiring pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi dari Jakarta dan Jawa ke daerah lain di Indonesia. Selama ini semua pusat kegiatan ekonomi, politik dan pemerintahan di Jakarta.

"Dengan pemindahan ke daerah lain setidaknya akan mendorong pergeseran pusat aktivitas dan pertumbuhan. Kalimantan saya pikir adalah pilihan yang paling strategis dengan berbagai kelebihannya secara geografis," tandasnya.

Karena itu menurut Dahnil, cara pandang JK sangat jangka pendek dan abai terhadap kebutuhan masa depan.

"Wacana pemindahan Ibukota Negara adalah wacana jangka panjang yang harus dimulai tahapan mulai saat ini. Ini juga harus menjadi prioritas jangka panjang," imbuh Dahnil, dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten ini.

"Tetapi, meski jangka panjang, harus dimulai saat ini juga perencanaan pemindahan Ibukota. Karena pekerjaan memindahkan Ibukota bukan pekerjaan singkat, tetapi harus dimulai," kata Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini lagi.

Kemarin, usai bertemu Presiden SBY, JK mengungkapkan ketidaksetujuannya atas wacana pemindahan ibukota tersebut. "Kalau pindah, pertama kemana? Kedua, pindah kantor gampang, tapi pindah orangnya gimana? Kalau pegawai pusat di Jakarta katakanlah 200 ribu,  itu bagaimana caranya pindah orang. Tidak semudah itu," ujar JK.

Menurutnya, pemindahan ibukota tidak perlu menjadi prioritas pemerintah saat ini. Ia menyarankan Pemda DKI mementingkan penyelesaian masalah banjir seperti membuat saluran untuk curah hujan lebih banyak lagi dan memperluas Kali Ciliwung.

Selain itu, kata dia, koordinasi antarsetiap instansi harus diperkuat, sehingga jajaran menteri pun lebih cepat berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah. Itu lebih baik, dibanding setiap instansi bekerja sendiri tanpa koordinasi. "Enggak ada gunanya pindah tapi Jakarta tetap kumuh. Yang kita hindari kekumuhannya, kemacetannya, banjirnya. Jangan dibalik pikirannya," pungkas mantan Ketua Umum Golkar ini. [zul]