Berita

dahnil anzar simanjuntak

Pemindahan Ibukota Negara jangan Hanya Wacana!

JUMAT, 18 JANUARI 2013 | 17:14 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Wacana pemindahan ibukota negara atau pusat pemerintahan dari Jakarta ke daerah lainnya seperti disampaikan beberapa politikus jangan hanya berhenti pada usulan semata.

Jangan pula usulan itu diungkap sebagai reaksi sesaat hanya karena saat ini Jakarta "stagnan" akibat bencana seperti banjir atau kemacetan.

"Pemindahan ibukota dan pusat pemerintah sudah menjadi keharusan, menjadi prioritas jangka panjang program pemerintah dan itu harus sudah dimulai dari sekarang," ujar ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 18/1).

Pemindahan pusat pemerintahan setidaknya dapat menjadi salah satu cara menggiring pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi dari Jakarta dan Jawa ke daerah lain di Indonesia. Selama ini semua pusat kegiatan ekonomi, politik dan pemerintahan di Jakarta.

"Dengan pemindahan ke daerah lain setidaknya akan mendorong pergeseran pusat aktivitas dan pertumbuhan. Kalimantan saya pikir adalah pilihan yang paling strategis dengan berbagai kelebihannya secara geografis," tandansya.

Karena itu, sambung akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini, pemerintahan pusat sudah harus mulai melakukan studi kelayakan daerah baru yang akan menjadi pusat pemerintahan.

Sementara itu, siang tadi, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan ketidaksetujuannya atas wacana pemindahan ibukota tersebut. "Kalau pindah, pertama kemana? Kedua, pindah kantor gampang, tapi pindah orangnya gimana? Kalau pegawai pusat di Jakarta katakanlah 200 ribu,  itu bagaimana caranya pindah orang. Tidak semudah itu," ujar Kalla.

Menurut Kalla pemindahan ibukota tidak perlu menjadi prioritas pemerintah saat ini. Ia menyarankan Pemda DKI mementingkan penyelesaian masalah banjir seperti membuat saluran untuk curah hujan lebih banyak lagi dan memperluas Kali Ciliwung.

Selain itu, kata dia, koordinasi antarsetiap instansi harus diperkuat, sehingga jajaran menteri pun lebih cepat berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah. Itu lebih baik, dibanding setiap instansi bekerja sendiri tanpa koordinasi. "Enggak ada gunanya pindah tapi Jakarta tetap kumuh. Yang kita hindari kekumuhannya, kemacetannya, banjirnya. Jangan dibalik pikirannya," pungkas Kalla.[zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya