Berita

ilustrasi

Disayangkan, Pemerintah Belum Punya Sistem Perlindungan Anak dalam Bencana

JUMAT, 18 JANUARI 2013 | 09:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemerintah belum memiliki sistem perlindungan anak dalam bencana. Program penanggulangan bencana yang dilaksanakan pemerintah belum mencantumkan secara khusus perlindungan anak.

Ketika memantau lokasi pengungsian korban bajir dan berbincang-bincang dengan petugas BNPB di lokasi banjir, jelas Sekretaris KPAI, M Ihsan,  BNPB mengaku belum punya program khusus untuk anak.

Sehingga belum ada yang melakukan pendataan dan pemetaan secara khusus tentang situasi anak di lokasi bencana, mengidentifikasi kebutuhan anak, baik makanan, pempers, selimut dan sebagainya. Serta belum ada yang mengawasi anak-anak di lokasi pengungsian, kegiatan psikososial sehingga anak-anak dapat mengisi waktu luang di pengungsian.

"Padahal dalam survei lapangan terlihat bahwa anak adalah makhluk yang rentan menjadi korban karena fisiknya yang lemah, sehingga daya tahan terhadap cuaca, lapar, bermain di tempat berbahaya, pelecehan, kekerasan, kejahatan seksual dan penculikan," jelas Ihsan (Jumat, 18/1).

Apalagi, UUD dan UU Perlindungan Anak menjamin bahwa pemerintah dan masyarakat memberikan perlindungan khusus pada anak.

Dalam pemantauan Ihsan, saat ini ada program dan pendampingan pada anak di lokasi banjir. Tapi sifatnya spontanitas dan insidentil atau datang dan pergi, belum terprogram dan menetap sehingga selalu ada bersama anak-anak di lokasi bencana siang dan malam.

"Semoga penanganan banjir yang terjadi di Jakarta dapat segera menyediakan penanganan khusus untuk perlindungan anak melalui Kementerian Sosial,  Kesehatan, Pendidikan, BKKBN, Dinas Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan melibatkan relawan serta semua unsur masyarakat. Semoga anak-anak mendapat perlindungan pada saat banjir dan setelah banjir," harapnya.

Karena itu dia mengharapkan, Pemerintah Pusat dan Pemda DKI Jakarta menyiapkan tim khusus untuk perlindungan anak untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada anak. Begitu juga masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam melindungi anak pada situasi bencana. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya