Berita

Komnas HAM Janji Usut Dugaan Penembakan Oknum TNI terhadap Nelayan di Papua

RABU, 16 JANUARI 2013 | 07:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasdem kemarin telah melaporkan secara resmi peristiwa penembakan terhadap 7 Nelayan tradisional oleh oknum TNI di Raja Ampat, Papua barat, yang menyebabkan 5 orang termasuk satu orang anak-anak berumur 12 tahun.

Kepada Komnas HAM, BAHU Partai NasDem yang diwakili Herna Sutana, Tomson Situmeang, Anwarsyah Nasution dan Ramdan Alamsyah, membeberkan kronologi peristiwa, disertai bukti-bukti bersama dengan dua orang saksi korban yang selamat dari peristiwa”pembantaian” berdarah tersebut, yakni La Amu (28) dan La Udi (28).

Tim BAHU NasDem diterima langsung oleh Komisioner Komnas HAM, Nurkholis di ruang pengaduan Komnas HAM, Jakarta. Setelah mendengar panjang lebar keterangan dari saksi korban, Nurkholis menyatakan bahwa kuat indikasi terhadap persitiwa ini adalah pelanggaran HAM, karena telah menghilangkan hak hidup seseorang dengan sewenang-wenang. Komnas HAM berjanji akan mengusut peristiwa ini dan akan membentuk tim pencari fakta untuk melihat langsung kejadian di tempat perkara, langkah-langkah yang dilakukan tentunya dengan segera akan menghubungi Pangdam dan Kapolda Papua untuk mendengar langsung keterangan resmi versi TNI maupun kepolisian, dan untuk keamanan saksi korban.

Komnas HAM merekomendasikan agar saksi La Amu dan La Udi segera untuk mengajukan permohonan Perlindungan saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Berdasarkan rekomendasi tersebut, kemarin Tim BAHU NasDem bersama para saksi korban langsung mengajukan permohonan perlindungan saksi di LPSK yang langsung dilakukan di Kantor LPSK di gedung pola proklamasi Jakarta. Aduan permohonan saksi ahli tersebut langsung diterima oleh Komisioner LPSK, Lili Pintauli Siregar, SH. Dan LPSK juga akan mengupayakan menekan pihak terkait untuk memeriksa perkara ini secara transparan dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, LPSK juga akan berkoordinasi dengan Komnas HAM guna terus memantau kasus ini sampai pada tahap penyelesaiannya.[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya